Rubrik
Terbaru
BERBAGI BUKU

Bagi yang ingin buku-buku bacaan ISLAM. Silakan tulis nama, alamat lengkap, dan nomor WhatsApp yang aktif pada KONTAK

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed

Agamawan, Aktivis, dan Akademisi Menyoal Keabsahan Buku MUI (2)

image

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia (Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender/LKAJ, Sekretaris Jendral Indonesian Conference on Religion and Peace/ICRP, pernah menjabat sebagai Ahli Peneliti Utama Bidang Lektur Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama).


Senada dengan Mohammad Monib, Musdah Mulia berharap MUI berani mempertanggung jawabkan isi buku yang mereka klaim sebagai hasil penelitian itu di depan publik.

 

“Harusnya MUI mengadakan dialog dan mengundang segenap unsur keagamaan yang ada di negeri ini,” terang Musdah.

 

Menurutnya yang penting diingat oleh semua, terutama umat Islam Indonesia adalah bahwa tidak setiap keputusan MUI apakah itu dalam bentuk penelitian, fatwa atau buku, harus dijadikan acuan baku pola kehidupan beragama di Indonesia dan tidak harus menjadi landasan pengambilan keputusan oleh siapapun di negeri ini. Alasannya adalah karena pandangan MUI dan produk yang dikeluarkannya itu tidak termasuk dalam hierarki hukum di negara Indonesia. Jadi apapun bentuk buku yang dihasilkan oleh MUI itu hanya bahan bacaan yang biasa saja dan sama saja dengan ormas-ormas lain ketika mengeluarkan buku dan hasil penelitiannya. Jadi, bila buku ini oleh beberapa pihak dikhawatirkan dapat menjadi alat provokasi yang akan mengakibatkan konflik di akar rumput, maka tak boleh tidak negara pun seharusnya bertindak.

 

“Bila buku Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia itu memang benar produk resmi dari lembaga, pasti ada tanda tangan dari penanggung jawabnya bahwa buku tersebut adalah resmi,” jawab Musdah saat ABI Press menanyakan prosedur resmi di dalam tubuh MUI untuk mengeluarkan sebuah keputusan yang mengatasnamakan lembaga itu.

 

“Katakan benar bila itu benar, atau sebaliknya. Saya menghimbau agar lembaga MUI itu tidak malah diperalat menjadi sumber produk provokasi.”

 

Di akhir wawancara Musdah pun menekankan kepada masyarakat agar membiasakan diri selalu bersikap kritis, selalu menggunakan akal sehat termasuk dalam menyikapi isu-isu keagamaan.

 

Ir. H. Iqbal Sullam (Ketua PBNU Bidang Ekonomi dan Luar Negeri).

Kyai Iqbal Sullam dari PBNU sependapat bahwa buku merah MUI yang berisi hujatan dan penghakiman sepihak itu dapat berpotensi menyulut konflik di kalangan masyarakat bawah.

 

“Sebagai sesama manusia beragama, kita harus menghormati mazhab-mazhab ataupun pemikiran-pemikiran keagamaan. Kalau kita bisa bertoleransi dengan agama lain yang jelas-jelas jauh berbeda, kenapa kita tidak bisa bertoleransi dengan Syiah yang kalaupun ada perbedaannya, yang berbeda itu hanya sebagian kecilnya saja. Toh kita semua tahu lah, jangankan di Syiah, di semua aliran dan mazhab, bahkan dalam satu mazhab pun bisa juga terjadi perbedaan,” terang Kyai Iqbal.

 

Banyak pihak meragukan buku yang selama ini telah dianggap produk resmi MUI itu sebenarnya bukanlah keluaran resmi lembaga itu. Maka untuk memperjelas status buku itu menurut Kyai Iqbal harus ada klarifikasi sesegera mungkin dari MUI terkait keabsahannya. Kalau tidak, dapat dianggap memang ada indikasi konspirasi besar di luar Islam agar umat Islam hanya disibukkan untuk memikirkan dan mempertajam perbedaan-perbedaan, sehingga dengan begitu mereka tidak akan punya waktu berpikir positif dan menciptakan kemajuan.

 

“Itulah yang bakal terjadi kalau sesama kita hanya sibuk terus bertengkar. Orang-orang lain sudah berlomba dalam kemajuan teknologi, sementara kita masih tetap dipaksa berkutat di seputar hal-hal sepele, tak bersegera mengakhiri debat soal adanya perbedaan dalam Islam. Pada akhirnya, ya wajar lah kalau kita nggak maju-maju,” tegas Kyai Iqbal.

 

Dr. H. Abdul Mu’ti, M.ED. (Sekjen PP Muhammadiyah).

Ditanya tanggapannya tentang buku “Mengenal dan Mewaspadai Syiah di Indonesia” Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti membandingkannya dengan prosedur pengeluaran produk resmi di lembaganya. Menurutnya, setiap pernyataan resmi yang dikeluarkan Muhammadiyah tentu akan menggunakan stempel dan tanda tangan pejabat resmi yang berwenang. Tapi dia tak mau berkomentar bagaimana halnya dengan buku yang dikeluarkan MUI, mengapa di dalamnya tidak ada stempel dan tanda tangannya, karena dia merasa hal itu bukan wewenangnya.

 

Adapun bila sebagian orang mengklaim buku itu sebagai terbitan resmi MUI, Abdul Mu’ti memang melihatnya sebagai sebuah buku kajian yang dilakukan oleh tim MUI yang merupakan anggota MUI. Karena buku tersebut adalah hasil penelitian maka menurutnya kedudukan buku itu tentu berbeda dengan fatwa MUI.

 

Karena bukan fatwa, maka secara otomatis buku itu tidak bisa dikatakan suara resmi dari MUI. Maka dari itu, tak ada cara lain yang lebih tepat kecuali buku itu harus ditempatkan sesuai posisinya, yaitu sebagai hasil penelitian yang dituangkan dalam sebuah buku. Lebih lanjut, bila buku tersebut mau dianggap karya Ilmiah maka harus disikapi pula secara ilmiah. Di sinilah perlunya pemahaman secara arif dan bijaksana.

 

Sebagai karya Ilmiah, tentu harus dibuka lebar ruang diskusi atas buku tersebut.

 

Tradisi diskusi inilah yang menurut Mu’ti perlu ditingkatkan agar semua pihak yang berbeda pemahaman tetap mampu berpikir lebih jernih dalam menyikapi segala persoalan.

 

“Jadi sekali lagi saya katakan, posisikan saja buku itu sesuai yang tertera di situ. Bahwa buku itu hasil penelitian dan bukan fatwa,” tegasnya saat ABI Press temui di Kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat.

 

Terkait maraknya kampanye buku yang sering disebut sebagai fatwa oleh sejumlah penyebarnya, langkah yang pertama harus ditempuh menurut Abdul Mu’ti adalah MUI segera mengklarifikasi bahwa buku itu bukan fatwa tapi hanya semata-mata karya ilmiah.

 

Kedua, harus ada counter opinion terhadap buku tersebut sebagai sebuah koreksi. Ketiga, karena sekarang adalah era kebebasan, maka bukan jamannya lagi ada pembredelan buku. Yang harus dibangun, menurut Abdul Mu’ti adalah suasana dialog terbuka penuh suasana ukhuwah dengan tujuan mencerdaskan dan memberi wawasan. Jadi bukan dalam rangka menang-kalah apalagi saling sesat-menyesatkan.

 

Dia juga berharap agar setiap dialog patuh pada kaidah keberimbangan. Misalnya dengan menghadirkan kelompok-kelompok seberagam mungkin. Sehingga para peserta dialog mendapatkan gambaran seluas mungkin. Bukan seperti yang selama ini dilakukan kelompok penyesat Syiah berupa dialog satu arah yang hanya mendatangkan satu sumber dan satu kesamaan pandangan untuk kemudian menghakimi kelompok lain yang berbeda pemahaman.

 

Saat ini sudah bukan jamannya lagi saling menyerang dan saling menyalahkan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Masing-masing elemen harus bisa saling terbuka dan saling menyelami dua sudut pandang.

 

Pertama dalam rangka mukharan atau perbandingan untuk saling memahami lebih jauh kelompok lain. Yang kedua adalah dalam rangka melihat titik persamaan dan perbedaan agar sedapat mungkin dikembangkan upaya kesepahaman bersama bahwa semuanya adalah organisasi keislaman. Yang ketiga kita berharap kepada pemerintah untuk juga lebih bersikap arif dan bijaksana serta lebih bersifat aktif dan proaktif melakukan upaya-upaya dialog yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, kelompok-kelompok agama dari semua organisasi keagamaan, agar mampu melihat persoalan keagamaan dari sudut pandang kebangsaan yang lebih luas.

 

Pemerintah hendaknya bersikap netral. Melindungi dan menjamin hak-hak warga negara khususnya yang berkaitan dengan kebebasan beribadah, kebebasan memeluk agama dan memperoleh rasa aman dalam menjalankan ajaran agamanya. Pemerintah tidak perlu ragu untuk menegakkan hukum di negeri ini. Sehingga siapapun yang melanggar hukum, dari kelompok manapun, minoritas maupun mayoritas, baik dari kalangan pemerintah atau kalangan masyarakat biasa, semua pelanggar hukum itu harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

 

Itulah pandangan dan pernyataan para tokoh agama, aktivis, dan akademisi dari beragam latar belakang dalam menyikapi buku Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Sama seperti khalayak ramai, para tokoh ini juga menyimpan tanda tanya besar: Mengapa pihak MUI hingga saat ini belum juga meluangkan waktu sekadar mengklarifikasi perihal keabsahan buku tersebut? Tidakkah lembaga pemersatu umat ini terusik dengan upaya pecah-belah yang terus terjadi di kalangan masyarakat bawah?

 

Terlebih beberapa waktu yang lalu, sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, pihak sekretariat MUI menyatakan bahwa Prof.Dr.Yunahar Ilyas, M.A. selaku salah seorang Ketua MUI bidang Pengkajian dan Penelitian yang namanya tercantum sebagai Pengarah di buku itu, dengan tegas menolak permohonan audiensi yang telah kami ajukan, tanpa mau memberikan alasan apapun terkait penolakannya.

Sementara Prof. Dr. Muhammad Baharun yang disebut dalam buku sebagai Pembaca Ahli, hingga berita ini diturunkan belum juga memberikan jawaban.

 

Apakah ini pertanda, sesungguhnya memang ada sesuatu bersifat super secret perihal buku itu, yang sudah disepakati para pihak terkait agar disembunyikan dan statusnya tetap diambangkan MUI?

 

Sumber: Ahlulbait Indonesia

 

Wed, 26 Feb 2014 @21:32

Copyright © 2017 Misykat · All Rights Reserved