MEDSOS ISLAM

FACEBOOK Komunitas Misykat

YouTube Channel MISYKAT TV 

YouTube Ngobrol Persatuan Islam 

BERBAGI BUKU ISLAM

TULIS nama, alamat lengkap & nomor HP/WhatsApp pada KONTAK

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed

Islam Sebagai Agama Madani (2) [KH Dr Jalaluddin Rakhmat,M.Sc]

image


Dalam Islam Fiqhi, agama tidak merasa perlu membangun hubungan organis dengan negara. Agama hanya minta jaminan agar negara memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk beribadah. Dalam paradigma Islam Fiqhi, negara tidak berhak mengatur urusan-urusan partikular, kecuali yang menyangkut kehidupan publik, misalnya Hari Lebaran.

Singkatnya, ada semacam pembagian tugas bahwa negara hanya mengatur urusan publik, dan agama mengatur masalah-masalah privat. Dengan kata lain, dalam Islam Fiqh, agama memiliki wilayah sendiri, di bawah naungan para ulama. Agama hanya sewaktu-waktu saja memerlukan negara, jika itu menyangkut urusan banyak orang.

Dengan concern hanya pada isu privat ini, bagaimana mungkin mereka memiliki perhatian pada etika sosial dan keadaban di tingkat publik? Secara teoritis, mereka tidak peduli pada dunia publik. Dalam pandangan mereka, itu urusan negara. Tapi pada prakteknya, mereka begitu terobsesi untuk mengatur semua wilayah privat umat, sehingga seringkali menganggap negara perlu memfasilitasi pengaturan legal mengenai isu-isu privat.

Lihatlah gejala Syariahisasi perda-perda belakangan ini. Hampir semua isinya sebagian besar menyangkut urusan privat, misalnya mengenai pemakaian jilbab. Jadi di sini Islam Fiqhi melakukan lompatan untuk mengatur urusan privat umat Muslim melalui hukum positif negara. Ini artinya, menjadikan negara sebagai instrumen politik untuk menyelenggarakan urusan partikular dan privat umat Muslim. Lompatan ini menjadikan Islam Fiqhi satu langkah lebih dekat ke paradigma Islam Siyasi (Islam Politik).

Dalam paradigma Islam Siyasah, agama harus menguasai negara. Bahkan negara harus diatur oleh agama. Seluruh prosedur kenegaraan, perilaku state, tata pemerintahan, semuanya harus ditentukan oleh agama.

Sementara Islam Fiqhi menjadikan hukum-hukum Islam atau Syariat Islam sebagai topik utamanya; pada Islam Siyasi, topik utamanya adalah ideologi. Islam Siyasi pada kenyataannya merupakan kelanjutan dari Islam Fiqhi. Di sini saya harus mengatakan bahwa betapapun heterogennya kelompok-kelompok organisasi di bawah kedua paradigma keagamaan itu, kita bisa mengelompokkan mereka berdasarkan epistemologinya. Artinya, baik mereka yang kecewa maupun yang setuju dengan Islam Fiqhi, kalau mereka kemudian memperluas syariat Islam dari wilayah-wilayah yang partikular kepada wilayah publik, itu sudah bisa dikategorikan ke dalam Islam Siyasi.

Kita melihat banyak sekali varian Islam Siyasi karena perbedaan pandangan mereka dalam melihat bagaimana ajaran Islam harus diterapkan di wilayah publik. Ada yang akomodasionis terhadap tatanan kenegaraan yang berlaku, dan karena itu mereka berintegrasi di dalam sistemnya, misalnya dengan menjadi partai politik Islam. Ada pula yang pendekatannya rejeksionis, bahkan menolak seluruh otoritas politik yang ada, sehingga mereka bergerak di luar sistem, di luar prosedur parlementer, bahkan menjalankan proyek-proyek kekerasan sebagai kelompok-kelompok teroris.

Tapi satu hal yang sebetulnya mempersatukan mereka adalah pandangan bahwa Islam harus mengatur masyarakat secara keseluruhan, mengatur negara secara keseluruhan. Tidak semua mereka bersetuju mengenai bagaimana cara pengaturan masyarakat dan negara, misalnya menyangkut pilihan apakah mereka akan memberlakukan hukum-hukum Islam menjadi hukum positif negara, atau di luar itu, yakni dengan membangun komunitas-komunitas Muslim di luar negara. Untuk memberikan ilustrasi tentang banyaknya macam varian Islam Siyasi, lihatlah perbedaan antara, misalnya PKS, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, DI, kelompok-kelompok Salafi, juga percabangan gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin.

Contoh lain yang spesifik, dalam konteks yang berbeda, adalah apa yang dipraktekkan di Iran. Mereka menjadikan negara sebagai wilayah-wilayah faqih, wilayah-wilayah kedaulatan hukum agama, dengan kepemimpinan tertinggi di tangan Imam, yakni Imam negara. Mereka memiliki konsep bagaimana parlemen harus dijalankan, agar badan ini mampu merumuskan undang-undang berdasarkan pengalaman empiris masyarakat, tapi yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Maka dalam konsep mereka, disamping parlemen, harus ada suatu majelis yang bertugas memeriksa apakah undang-undang yang dibuat oleh parlemen tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Tentang bagaimana mereka melihat negara-bangsa, di situlah masalahnya. Mereka menolak setiap klaim politik sekuler, apalagi menyangkut gagasan mengenai penataan negara dan masyarakat. Bagi mereka, otoritas politik negara harus didasarkan pada dasar legitimasi Syariah. Mereka melakukan interpretasi teologis sedemikian rupa terhadap otoritas negara yang selalu menimbulkan ketegangan politik menyangkut negara, agama, warganegara, dan umat.

Mereka juga mempunyai pandangan yang negatif terhadap sentimen-sentimen nasionalisme. Pada titik inilah persisnya Islam Siyasi berhadapan secara front to front dengan paradigma Islam Madani, Islam Sipil, sekaligus civic-Islam.

Sebagai psikolog, saya mempunyai referensi kajian-kajian psikologis mengenai pengalaman beragama. Kajian-kajian itu juga saya pakai untuk melihat pengalaman keberagamaan saya sendiri secara personal. Psikologi agama membedakan tiga macam model keberagamaan.

Pertama, keberagamaan yang bersifat “intrinsik”, dimana nilai-nilai agama dijadikan pedoman untuk memahami berbagai peristiwa hidup. Yang kedua, keberagamaan “ekstrinsik”, yaitu yang menggunakan agama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ketiga, adalah keberagamaan yang selalu mencari (searching), mode keberagamaan yang bersifat “inquisitif”, yang biasanya lahir karena tipe keberagamaan intrinsik, untuk hidup berdasarkan agama. Orang yang memiliki keberagamaan secara intrinsik akan mengalami proses pemikiran yang membuat ia terus mencari, karena agama ia ambil sebagai pedoman hidupnya.

Berdasarkan model kajian psikologi agama itu, saya menilai bahwa pencarian saya dalam menemukan Islam sebagai agama madani, pada kenyataannya merupakan tahap logis berikutnya, setelah saya menganut dua jenis paradigma keagamaan sebelumnya, yakni Islam Fiqhi dan Islam Siyasi. Tentu saja tahap pemikiran keagamaan ini muncul dari interaksi berbagai macam pikiran dan pemahaman terhadap konteks sosial politik yang terus berubah di Indonesia.

Referensi kontekstual ini didasarkan pada evaluasi atas pendekatan berbagai macam paham keagamaan terhadap negara. Saya kira Islam tidak bisa terus tampil secara pasif-eksklusif untuk mengurusi urusan-urusan partikular umat saja, sebagaimana selama ini dikerjakan dengan pendekatan Islam Fiqhi.

Demikian pula, Islam tidak mungkin terus menerus melakukan pendekatan politik yang aktif-konfrontatif untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sendiri, sebagaimana selama ini diperlihatkan dari pendekatan Islam Siyasi.

Bagi saya, cara yang terbaik adalah menerapkan pendekatan yang aktif-inklusif, dan bersama kelompok-kelompok lain berpartisipasi membangun sistem sosial-politik Indonesia. Inilah jalan sipil menuju partisipasi yang bersifat civic. Dan inilah jalan Islam Madani, Islam Sipil.

Dengan Islam Madani, kita tidak terobsesi untuk merebut kekuasaan. Sebaliknya, adalah untuk memperjuangkan supaya negara berfungsi seperti yang dipikirkan Rousseau dalam konsep kontrak sosial. Perjuangan seperti ini menggunakan cara-cara demokratis.

Di sini saya ingin menegaskan kembali definisi mengenai agama madani, sebagai agama warga negara yang referensi subjektifnya didasarkan pada doktrin agama masing-masing kelompok agama, tetapi yang kemudian ditarik nilai-nilai obyektifnya sebagai seperangkat norma universal yang bisa di-share bersama. Dengan kata lain, agama sipil atau agama madani merupakan titik temu universal agama-agama, dari mana norma-norma etis yang bersifat general yang berasal dari ajaran masing-masing agama, dirumuskan bersama sebagai common denominator.

Di sini saya harus mengakui bahwa disamping oleh Rousseau, saya juga terilhami oleh Nurcholish Madjid mengenai konsep kalimat al-sawa (titik temu bersama), yakni prinsip tentang perlunya agama-agama bertemu pada suatu kesepakatan nilai bersama untuk berkhidmat pada Tuhan yang sama demi kemaslahatan umat manusia. Inilah inti gagasan agama Madani. Dalam kerangka seperti ini, semua agama memiliki kedudukan yang sama untuk ikut menyumbangkan nilai-nilai dan bersekutu untuk memperjuangkannya di tingkat publik.

Saya juga harus mengakui bahwa pemikiran untuk memperkenalkan Islam dalam paradigma sebagai agama madani didasarkan pula pada kerangka metodologis yang diperkenalkan Kuntowijoyo untuk mengubah umat Islam dari cara berpikir subjektif ke objektif. Dengan kerangka ini, cara berpikir objektif tentang agama tidak memerlukan pertimbangan-pertimbangan teologis tentang benar salahnya agama lain.

Dengan demikian, seperti dikatakan Kuntowijoyo, agama-agama lain tidak memerlukan pembenaran teologis secara Islam untuk menjamin eksistensinya masing-masing di tengah masyarakat Islam. Bahwa agama lain ada secara objektif, cukuplah bagi umat Islam.

Umat tidak perlu repot-repot berpikir tentang kedudukan teologis agama lain dalam Islam. Perubahan cara berpikir subjektif ke objektif di sini berarti pengakuan sepenuhnya bahwa agama yang ada di luar itu ada secara objektif. Dan inilah yang menjadi dasar bagi eksistensi bersama, dasar dari pluralisme agama-agama.

JALALUDDIN RAKHMAT adalah  Caleg DPR RI No.Urut 1 dari PDI-P Dapil Jawa Barat II meliputi Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat

Mon, 26 Dec 2016 @11:43

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved