Syiah di Indonesia dan Dinamika Politik Iran (2)

image

Di Indonesia ada dua ormas Islam Syiah yang terdaftar di Dirjen Kesatuan Bangsa dan PolitikKementerian Dalam Negeri, yakni Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) dan Ahlulbait Indonesia (ABI). Buku ini (Syiah Menurut Syiah—redaksi) menjelaskan ABI sebagai Ormas Islam Syiah di Indonesia berikut sikap atau pendiriannya terhadap beberapa hal. 

Wilayatul Faqih

Syiah seringkali dikaitkan dengan isu politik Iran. Salah satunya adalah wilayah al-faqih. Wilayah al-faqih bermakna ketika masyarakat Syiah menjadi bagian dari bangsa itu sendiri. Sebagaimana iman dan amal mesti seimbang dalam sendi kehidupan kita, maka iman seorang Syiah menjadi sempurna dengan mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara di mana ia hidup. Jadi,  kesyiahan dan ke-Indonesiaan hampir sejajar. Kesyiahan itu iman dan ke-Indonesiaan itu amal. Iman tanpa amal tidak ada artinya.

Dengan kata lain, Syiah tanpa meng-Indonesia tidaklah bermakna. Kadang  karena ketidakjelasan maksud dan arti sebuah kata, kesimpulan yang diperoleh  bisa sangat melenceng.  Terkadang  tema-tema ‘ikutan’ dalam konsep Wilâyah Al-Faqîh menimbulkan pertanyaan  bahkan  praduga  negatif,  antara  kedudukan marja’iyah dan  mujtahid.  Yaitu, apakah jangkauan kewenangan Wilâyah Al-Faqîh  di  luar batas  geografis  sebuah  masyarakat  yang  secara struktural berada di dalam sistem Wilâyah Al-Faqîh? Apakah pola hubungan yang bersifat struktural institusional ataukah semata kultural, spiritual dan sebagainya? 

Untuk membicarakan tema-tema ‘ikutan’ tersebut, harus disepakati terlebih dahulu pengertian komprehensif atas sejumlah kata kunci. Ada beberapa kata yang maknanya sepintas nyaris sama dengan faqîh, seperti mujtahid, dan marja’.  Ijtihâd  adalah  potensi  atau  kemampuan  menyimpulkan  hukum  yang  elementer  dan mengindentifikasi tugas operasional dalam bidangnya. Sebagian ulama mendefiniskan ijtihad sebagai “mencurahkan jerih payah demi memperoleh hujjah atas suatu realitas.” 

Mujtahid adalah mukallaf (orang yang berkompeten) yang mencurahkan tenaga dan jerih payah dengan cara-cara legal secara rasional dan konvensional guna menghasilkan sebuah dalil atas hukum dan fatwa berdasarkan sumber-sumber ijtihad. 

Mujtahid ada dua macam,  mujtahid  kulliy  (universal), yaitu seseorang yang ij tihadnya meliputi semua  bidang  hukum  zhanniy;  dan  mujtahidjuz’i  atau  mutajazzi’  (partikular),  yaitu  seseorang ijtihadnya hanya meliputi sebagian bidang hukum zhanniy.

Selain itu, mujtahid kulliy ada dua macam; mujtahid  yang tidak  ditaqlid;  dan  mujtahid  yang ditaqlid,  yaitu  mujtahid  yang dijadikan sebagai rujukan dalam masalah-masalah hukum zhanniy.  Yang  terakhir inilah yang disebut sebagai marja’ dalam  fikih Syiah. 

Dalam  fikih mutaqaddimûn  (terdahulu), biasanya kita menyebut para  marja’ sebagai  para  Imam Mazhab Sunni; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dalam dunia fikih kontemporer kita mengenal para marja’ Sunni seperti, Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi, Syaikh Abu Zahrah, Syaikh Wahbah Zuhaili (Suriah), Syaikh Mahmud Syaltut, Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, Syaikh Ali Jum’ah (Mesir) dan lainnya.  

Dengan demikian, jelaslah bahwa perbedaan antara mujtahid (baca:  mujtahid  kulliy) dan marja’ terletak  pada  ada  dan  tidaknya seseorang yang  menjadi  muqallidnya. Kendati demikian,  menurut pendapat populer, ada sejumlah syarat tambahan bagi mujtahid yang menjadi marja’, yaitu a’lamiyyah (lebih mendalam pengetahuannya dalam agama) dan laki-laki.

Ada beberapa  istilah yang sering digunakan oleh Syiah kemudian disalahpahami oleh segelintir orang.  Rahbar  misalnya,  adalah  pemimpin  tertinggi  dalam  konstitusi  Republik  Islam  Iran   yang mengikat semua  warga negara Iran. Sedangkan wali faqîh sebagai wujud dari konsep wilâyah al-faqîh bisa saja diikuti oleh siapa pun.  

Sebagai konsep, wilâyah al-faqîh diimani oleh setiap Syiah sebagai konsekuensi dari konsep imamah itu sendiri. Terlepas dari siapa yang menjadi wali faqîhnya. Tapi bahwa setiap muslim harus mengikuti seorang faqih (mendalam agamanya), adalah sebuah kewajiban dalam Alquran itu sendiri. Namun di dalam  Syiah itu sendiri  ada  yang memahami  konsep  wilâyah al-faqîh itu secara  terbatas dan secara universal.  

Kemarja’an dalam Syiah di Indonesia yang mengikuti marja’ di luar negeri bersifat konsultatif, tidak mengikat dan tidak mesti diikuti. Sama halnya dengan kemantapan seseorang dengan seorang kiai dalam tradisi NU atau lebih jauh sebagaimana yang terjadi antara warga Indonesia pengikut para Syaikh  di  Al-Azhar  (Mesir),  Syaikh  Yusuf  Qaradhawi  (Qatar),  Syaikh  Al-Buthi (Suriah), Syaikh Utsaimin (Saudi), Al-Albani (Yordania) dan lainnya. Produknya disebut fatwa. Ia bersifat umum dan berkenaan dalam persoalan-persoalan fikih/hukum saja, seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram atau sah dan batal, suci dan najisnya sesuatu dan sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan aqidah.

Semua persoalan yang difatwakan oleh seorang marja’ bersifat umum dan ijtihadiyyat, bukan persoalan yang qath’iyyat, awwaliyyat, dan muhkamat dalam Alquran dan Sunnah. Misalnya, keharaman zina tidak  memerlukan  fatwa  karena  sudah jelas. Fatwa hanya berlaku bagi persoalan yang tidak diketahui oleh seorang muqallid.

Pandangan seorang marja’ terbagi  menjadi  dua,  definitif  dan  preventif.  Definitif  misalnya wajibnya melakukan sesuatu, ini  yang disebut  sebagai  fatwa.  Sedangkan preventif  adalah  kehati-hatian ini yang disebut sebagai ijtihad. (bersambung)

(Lengkapnya baca buku SYIAH MENURUT SYIAH karya Tim Ahlulbait Indonesia. Jakarta: DPP ABI, 2014) 

Sat, 1 Jul 2017 @20:27

AUDIO MISYKAT

BAHAN BACAAN
FACEBOOK MISYKAT
BERBAGI BUKU

 Silakan tulis nama, alamat lengkap, dan nomor WhatsApp pada KONTAK

Copyright © 2017 Misykat · All Rights Reserved