MEDSOS ISLAM

FACEBOOK Komunitas Misykat

YouTube Channel MISYKAT TV 

YouTube Ngobrol Persatuan Islam 

BERBAGI BUKU ISLAM

TULIS nama, alamat lengkap & nomor HP/WhatsApp pada KONTAK

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed

Islamisme Bukan Islam [by Dr M. Babul Ulum]

image

Mewakili HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) Yusril telah mengajukan gugatan terhadap Perpu Ormas ke MK. Meski di acara ILC Yusril mengakui memiliki pandangan yang berbeda dengan HTI tentang Pancasila, tapi ia bersedia menjadi kuasa hukum HTI. Mengapa? Karena tidak ada makan siang gratis. Sebagai ketua partai tentu ia membutuhkan suara untuk pemilu 2019. Dan HTI tampaknya menjadi lumbung incarannya. Kita tunggu saja hasilnya. Selamat bersidang, Prof. 

Mari kita lihat pro-kontra Perpu yang bermuara pada tafsir kondisi darurat yang menjadi landasan pemerintah menerbitkannya. Para penolak beranggapan bahwa negara tidak dalam kondisi darurat yang memerlukan penyelesaian segera lewat Perpu dan bukan UU yang butuh waktu lama. Argumentasi seperti ini yang didendangkan mereka yang kontra Perpu. Dan keberadaan HTI, menurut Yusril atau Fadli Zon cs tidak membahayakan ideologi negara. Benarkah HTI tidak membahayakan ideologi negara? 

Orang yang berpendapat seperti itu kalau ia bukan berotak jongkok, kurang bacaan, sempit wawasan pasti memiliki agenda tersembunyi. Bahkan kodok ngorek pun paham kalau HTI organisasi politik trans-nasional yang bersembunyi di balik kedok Islam. HTI menyimpan syahwat politik yang dibungkus dengan dakwah Islam. Ini bukan Islam, tapi Islamisme. Dan islamisme adalah embrio terorisme. Kaum islamis punya potensi untuk menjadi teroris. Kasus Suriah dan Marawi buktinya. 

Di sini harus dibedakan antara Islam sebagai teologi-agama dan islamisme sebagai ideologi-politik. Penyokong Islamisme disebut islamis. Tidak semua orang Islam adalah islamis dan memang semua islamis pasti orang islam. Ciri umum kaum islamis adalah gemar mempolitisasi agama untuk syahwat politiknya dan gampang menuduh lawan politiknya sebagai anti-Islam, kafir, munafik, liberal, sesat, serta tuduhan-tuduhan lainnya yang intinya truth claim untuk diri dan kelompoknya saja.  

ISIS, HTI, al-Qaidah, al-Ikhwan al-Muslimun adalah contoh islamis yang paling nyata dan berbahaya bagi seluruh nation-state di dunia. Kita lihat Suriah, misalnya. Para pemberontak bersenjata adalah kaum Islamis pengusung ideologi takfiri. Sejatinya mereka adalah teroris berkedok agama. Kasus Marawi menjadi bukti lain betapa ideologi kaum islamis sangat berbahaya bagi nation-state seperti Indonesia. 

Karena itu, adalah tepat bila pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan Perpu untuk menghadapi islamis non-institusional atau islamis jalanan seperti mereka. Aksi terorisme menjadi andalan kelompok islamis jalanan ini. 

Selain islamis jalanan ada islamis konstitusional seperti AKP di Turki yang memiliki banyak fans di Indonesia. Baik Islamis jalanan maupun konstitusional kedua-duanya machiavellian sejati yang gemar menjual agama untuk ambisi politiknya. Idiom agama dan budaya Timur Tengah yang dalam asumsi kaum islamis identik dengan Islam seringkali dipakai untuk aksi-aksi politiknya yang tuna moral.

Satu contoh kasus belum lama ini terjadi. Ingat nama Yudi Widiana kader PKS yang memakai idiom liqa', juz, sebagai pasword untuk menyamarkan skandal korupsinya. Sebelumnya hal yang sama juga dilakukan oleh Lutfi Hasan Ishak, presiden PKS saat itu.  

Dapat kita pastikan bahwa mereka yang menolak Perpu pasti memiliki keterkaitan atau memang berasal dari kaum Islamis yang gemar mempolitiking agama dan mengagamakan politik. Dan ini sangat berbahaya bagi bangsa kita yang majemuk. 

Negara kita sedang menghadapi darurat islamisme sebagai embrio terorisme. Perpu adalah cara cerdas pemerintah untuk mengatasi aksi desktruktif kaum Islamis yang telah terbukti. Dan bukan mekanisme UU yang harus melalui DPR karena pasti akan dihadang oleh islamis institusional yang bercokol di dewan, nasibnya akan sama seperti UU Anti Terorisme. Sedia payung sebelum hujan. Sebelum Suriah dan Marawi pindah ke Indonesia, islamisme memang harus ditertibkan. 

(Dr M. Babul Ulum, Dosen STFI Sadra Jakarta)

 

Sat, 29 Jul 2017 @18:54

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved