CERAMAH DAN KAJIAN ISLAM

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Catatan Akhir Tahun Pancasila [by Syaiful Arif]

image

Di penghujung tahun 2017 ini, kita patut bersyukur bahwa bangsa kita telah mempedulikan kembali dasar dan ideologi kenegaraannya, yakni Pancasila. Kepedulian terhadap Pancasila ini tidaklah klise, karena melaluinya, keseriusan mewujudkan tujuan berbangsa dinilai.  

Tahun 2017 bisa disebut sebagai tahun Pancasila. Sebab di dalamnya terjadi berbagai cobaan sekaligus keteguhan hati untuk tetap merawatnya.  

Bersamaan dengan hajat elektoral Pilkada, kita menyaksikan betapa primordialisme menguat mengobrak-abrik rasionalitas politik serta mengancam rajutan kebhinekaan yang telah lama terbina. Pemanfaatan terhadap isu ras dan agama jelas-jelas menciderai Pancasila, karena dasar negara ini menempatkan semua orang setara sebagai warga negara. Ukuran dalam memilih calon pemimpin tidak lagi kesamaan agama melainkan integritasnya dalam mewujudkan keadilan sosial. Sebab, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi; pemimpin pemerintahan ialah “administrator keadilan sosial”.  

Ancaman terhadap Pancasila juga dipandegani oleh gerakan keagamaan yang memperjuangkan penegakan negara agama. Syukurlah melalui UU No. 2/2017 tentang Ormas, gerakan ini telah dilarang karena jelas-jelas menentang Pancasila. Dalam kaitan ini, kita perlu angkat topi atas ketegasan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menggebuk Ormas radikal. 

Menyikapi dua kecenderungan destruktif di atas, Pancasila secara resmi dikuatkan melalui Keputusan Presiden No. 54/2017 yang mengamanatkan penguatan kembali pembinaan ideologi Pancasila, baik di lingkungan kenegaraan maupun masyarakat. Sekali lagi ini merupakan langkah tepat sebab sejak Reformasi bergulir, negeri ini mengalami phobia terhadap Pancasila akibat praktik Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dilakukan Orde Baru. Hanya saja yang dilakukan seharusnya bukan menghilangkan program tersebut, melainkan memperbaikinya.  

Wawasan Ideologi

Jika ditelisik, setidaknya terdapat lima isu besar kepancasilaan yang menjadi lokus bagi penguatan ideologi bangsa ini. Lima isu itu meliputi; penguatan kembali pemahaman terhadap Pancasila, pelembagaan nilai-nilai Pancasila ke dalam institusi sosial-politik, penauladanan menjadi perilaku, penguatan inklusi sosial serta perwujudan kesejahteraan rakyat.  

Dalam rangka penguatan terhadap pemahaman atas Pancasila, UKP Pembinaan Ideologi Pancasila telah merumuskan Wawasan Dasar Ideologi Pancasila (WDIP) yang menjadi pedoman utama pemahaman terhadap ideologi bangsa ini. WDIP ini berangkat dari satu tesis bahwa Pancasila sebenarnya memiliki tiga dimensi yang harus dipahami secara komprehensif.  

Pertama, dimensi keyakinan yang menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Hal ini sangat memungkinkan karena ia berangkat dari nilai ketuhanan dan berujung pada nilai keadilan. Oleh karenanya, sebagai dasar negara, Pancasila sebenarnya menyediakan nilai-nilai hidup yang religius, yang mempraksis pada kewajiban transendental untuk mensejahterakan kehidupan bersama. “Dari Tuhan untuk keadilan sosial”. Demikian kira-kira nilai-nilai hidup yang menjadi pedoman berperilaku warga negara. Melalui penguatan dimensi normatif ini, tidak ada alasan lagi untuk menolak Pancasila atas nama agama karena secara naqliyah dan ‘aqliyah, ia merupakan nilai-nilai ketuhanan.  

Kedua, dimensi rasional yang memuat berbagai konsepsi ilmiah berdasarkan lima sila. Dimensi rasional ini kurang tersentuh, karena yang diajarkan kepada masyarakat selama ini hanyalah dimensi normatif semata. Padahal setiap sila mengandung konsepsi ilmu pengetahuan yang khas Pancasila, yang dibentuk berdasarkan rumus-rumus filosofisnya sendiri.  

Misalnya, sila pertama mengandung konsep agama publik (public religion) karena nilai ketuhanan diamalkan demi nilai-nilai kepublikan (keadilan sosial). Maka ia semestinya menjadi rambu-rambu praktik keagamaan, agar agama bisa menerangi kehidupan publik, bukan sebaliknya, menggelapkan di bawah bayang sektarianisme. Sila ketiga mengandung konsep nasionalisme kewargaan (civic nationalism) karena kebangsaan dipraktikkan dalam rangka penguatan kehidupan kewargaan berbasis supremasi hukum dan nilai-nilai demokratis.  

Berdasarkan dimensi rasional dari Pancasila, segenap bangunan dan praktik kebangsaan harusnya ditataulang mengingat belum sesuai dengan konsepsi ilmiah dasar negara ini. Akibatnya, segenap praktik keagamaan, kemasyarakatan dan kenegaraan kita masih belum mampu mewujudkan keadilan sosial di dalam sistem demokratis yang mempersatukan bangsa. 

Ketiga, dimensi tindakan. Di masa Orde Baru, dimensi ini hanya dipahami secara individual. Artinya, tindakan yang menjadi pengamalan atas Pancasila dibatasi sebagai moralitas individu berhadapan dengan negara. Maka yang dituntut ialah pengorbanan kepentingan pribadi, agar mampu mengintegrasikan diri ke dalam kepentingan nasional. Kini dimensi tindakan dikembangkan ke dalam dua ranah; (1) tindakan individu dalam rangka etika publik, (2) tindakan kelembagaan, di mana segenap lembaga sosial, politik, ekonomi, pendidikan, agama dan budaya, didasarkan pada konsepsi ilmiah tata sosial Pancasila.  

Resolusi ke Depan

Pada tahun 2018, penguatan Pancasila di lima isu kebangsaan ini akan diperkuat. WDIP yang telah dirumuskan akan menjadi bahan utama pendidikan, pelatihan dan sosialisasi Pancasila. Penguatan ini akan dilakukan secara sistematis, dengan menghindari praktik Penataran P-4 yang terbukti tidak efektif.  

Untuk upaya pelembagaan Pancasila akan terus diperkuat, salah satunya melalui pembuatan indeks kesesuaian kebijakan publik dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan terbesar dalam hal ini ialah penumbuhan etika publik Pancasila kepada penyelenggara negara, serta perumusan konsep, model dan sistem demokrasi Pancasila.  

Upaya saintifik atas hal ini telah dirintis oleh Yudi Latif (2011) yang meletakkan ideal demokrasi Pancasila dalam rangka demokrasi deliberatif (permusyawaratan). Di dalam model ini, demokrasi tidak hanya ditandai oleh hajatan elektoral yang menempatkan warga negara sebagai pencoblos suara. Melainkan praktik deliberasi antara negara dan masyarakat dalam konteks reaktivasi ruang publik. Demokrasi Pancasila berpijak pada akar ontologi politik (keadilan sosial), sehingga ia tak terhenti pada perayaan hak-hak sipil-politik, tetapi juga pemenuhan hak sosial-ekonomi masyarakat terbawah. 

Memang terhadap kebutuhan penauladanan, inklusi sosial dan kesejahteraan rakyat, masih membutuhkan upaya yang ekstra. Sebab tepat di tiga isu inilah, Pancasila masih belum terimplementasikan. Hanya saja semua diawali oleh penguatan kembali pemahaman terhadap Pancasila, serta pelembagaan nilai-nilainya ke dalam kehidupan publik. Jika tidak, Pancasila akan tetap menjadi dasar negara dan ideologi bangsa, yang tak diamalkan, karena memang tak dipahami substansi nilai-nilainya. 

(Sumber: Suara Pembaruan, 29/12/2017)

 

Sat, 30 Dec 2017 @16:27

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved