AUDIO MISYKAT

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Mempertimbangkan Kembali Filsafat Pancasila [by Syaiful Arif]

image

Di tengah gempita Pilkada dan tahun politik, perlulah kita menengok kembali salah satu persoalan fundamental di negeri ini, yakni penguatan Pancasila. Karena berbagai patologi yang terjadi di bangsa ini, disebabkan oleh tak mengakarnya pemahaman serta praktik kepublikan kita dari nilai-nilai fundamental berbangsa.   

Salah satu PR besar yang belum dirampungkan itu ialah perumusan filsafat Pancasila sebagai persoalan ilmiah yang paling mendasar. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan.  

Pertama, karena sifat dasar Pancasila ialah filsafat. Bung Karno di dalam pidato 1 Juni 1945, pertama kali menyebut Pancasila sebagai filsafat dasar (Philosophische Grondslag). Penyebutan Pancasila sebagai filsafat dasar (negara) inilah yang membuat pidatonya sebagai satu-satunya jawaban yang tepat atas permintaan Ketua BPUKP, Radjiman Widiodiningrat tentang dasar negara. Muhammad Yamin dan Soepomo memang berbicara tentang dasar negara, namun karena tak diletakkan dalam rangka filsafat, pandangan mereka tak menjawab pertanyaan forum.  

Sayangnya, konsep awal Bung Karno tentang filsafat ini tenggelam oleh posisi yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Dari sini terjadi pergeseran besar, dari Pancasila sebagai diskursus filsafat, menjadi diskursus hukum. Memang hal ini merupakan keniscayaan, karena status legal Pancasila ialah dasar negara. Di dalam status ini, Pancasila menjadi norma dasar (grundnorm), kaidah fundamental negara (Staatfundamentalnorms) dan cita hukum yang (seharusnya) mendasari konstitusi dan semua produk Undang-Undang (UU). 

Persoalannya, ketidakmampuan bangsa ini dalam mengakarkan konstitusi, UU dan kebijakan publik berdasar Pancasila, membuktikan rapuhnya bangunan filosofis dari Pancasila sendiri yang memang belum dirumuskan. Di sisi lain, penekanan status Pancasila sebagai dasar negara, hanya menempatkan warisan Bung Karno ini sebagai akta formal kenegaraan, bukan pandangan hidup rasional dan ideologi bangsa (Tarli, 2016). Pancasila tidak menjadi cara berpikir dan konsep besar sistem sosial-politik, karena konsep tersebut memang belum pernah dirumuskan. Dan basis ilmiah dari konsep itu ialah filsafat Pancasila.  

Problem ini juga tengah menghinggapi program nasional pembinaan ideologi Pancasila yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 54/2017. Tanpa merumuskan terlebih dahulu konsep ideologi Pancasila, yang tentunya berangkat dari kerja-kerja filsafat; pembinaan ideologi ini akan berjalan tanpa konsep yang tepat dan kuat. Pembinaan ideologi Pancasila segera menjadi jargon yang dikibarkan dimana-mana, namun terhadap pertanyaan, “Apa itu ideologi Pancasila?”, semua mulut membisu.  

Kedua, Pancasila disebut Bung Karno sebagai Weltanschauung (pandangan dunia). Ini adalah kosakata filsafat yang membutuhkan penjelasan tersendiri. Fransiscus Budi Hardiman dalam Rancangan Filsafat Pancasila (2017) menjelaskan bahwa pada awalnya keberadaan nilai-nilai Pancasila berada di dalam dunia-kehidupan (Lebenswelt). Ini merupakan dunia yang secara kultural terberi (cultural taken-for-grantedness). Berbagai keyakinan, asumsi dan paradigma yang lahir dari dunia-kehidupan ini kemudian menjadi pandangan-dunia. Di atas Weltanschauung terdapat gambaran-dunia (Weltbild) yang rumusannya sudah sistematik dan rasional. Weltbild ini yang menjadi ranah filsafat, ilmu dan ideologi. Selama ini Pancasila masih kita perlakukan sebagai pandangan-dunia, dan belum diangkat pada level Weltbild dalam konteks perumusan konsep-konsep filsafat. Tak heran rumusan ideologi sebagai cetak biru sistem kehidupan belum pernah dilakukan. Pada masa BP-7, pernah ditulis buku Pancasila sebagai Ideologi (1991). Tetapi buku ini memiliki kelemahan; (1) tidak dirumuskannya, “Apa itu ideologi Pancasila?”, (2) kontennya kompilatif dari beragam tulisan yang hanya menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam semua dimensi kehidupan berbangsa. Nilai-nilai dianggap sebagai ideologi, padahal ia tidak ekuivalen.     

Ketiga, studi filsafat Pancasila selama ini belum memadai. Karena mendekati Pancasila sebagai nilai-nilai normatif, studi yang terjadi gagal menemukan dimensi rasional-kritis yang menjadi sifat dasar filsafat. Hal ini terjadi karena studi yang dilakukan belum berhasil menggali ontologi, epistemologi dan aksiologi Pancasila dengan metodologi filsafat yang kuat.  

Dalam hal ini, filsuf seperti Nicolaus Driyarkara memang telah menekuni Pancasila melalui filsafat. Namun ia baru mengkaji Pancasila melalui sudut pandang antropologi filosofis (filsafat manusia). Lahirlah idenya tentang “sosialitas sebagai eksistensial” sebagai mode of being “manusia Pancasila” di dalam bertindak. Dalam mode ini, sosialitas (kewelas-asihan) menjadi cara mengada manusia berdasarkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Driyarkara, 1962). Mendekati Pancasila melalui antropologi filosofis memang penting, namun ia membatasi Pancasila hanya sebagai pandangan hidup manusia; padahal dasar negara ini merupakan filsafat politik, filsafat kepublikan. 

Perumusan ulang filsafat Pancasila berdasarkan penggalian ontologis yang tepat, mutlak diperlukan. Jika ontologi dipahami sebagai struktur makna terdalam dari sesuatu, maka ontologi Pancasila bisa digali dari struktur makna terdalam dari ide-ide yang membentuk Pancasila (Fitzerald Sitorus, 2017). Ide-ide itu awalnya berada di Lebenswelt kebudayaan Indonesia, yang digali Bung Karno menjadi bahan baku Pancasila. Ide dasar itu bisa merujuk pada persatuan nasional yang memayungi sintesis antara Islam, nasionalisme dan sosialisme, bisa juga merujuk pada perasan Trisila Bung Karno; sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan. Penggalian ontologi Pancasila secara tepat, berdasarkan gagasan awal Bung Karno menjadi penting untuk membangun filsafat Pancasila dari akar hulunya.  

Jika Tidak Dirumuskan

Perumusan ulang filsafat Pancasila tidak hanya bermanfaat bagi kerja-kerja akademik guna membangun “tubuh pengetahuan” Pancasila. Ia juga sangat urgen bagi kehidupan publik bernegara. Jika hal ini tak dilakukan, dan memang belum dilakukan, maka yang telah terjadi adalah hal-hal berikut.  

Pertama, Pancasila hanya menjadi akta legal kenegaraan, dan belum menjadi cara berpikir, serta cetak biru sistem sosial-politik. Bagaimana masyarakat bisa mengamalkan Pancasila, jika tidak memahami prinsip-prinsip pengetahuannya? Bagaimana Pancasila bisa menjadi ideologi dan melembaga ke dalam sistem kenegaraan, jika bangunan konseptualnya memang tak dirumuskan? Perkembangan terkini, Pancasila telah dikalahkan oleh ideologi religius, karena ide khilafah misalnya, lebih mampu memberikan dimensi rasional-transendental. Hal ini ironis, karena dengan berbasis sila ketuhanan, Pancasila sebenarnya merupakan ideologi yang sangat religius. 

Kedua, kedangkalan berpikir. Jika filsafat menawarkan kedalaman, maka keraibannya menumbuhkan kedangkalan. Penolakan 18% PNS terhadap Pancasila, karena mereka lebih memilih Islamisme (survei Alvara Research Center, 2017) menunjukkan kedangkalan pemahaman terhadap Pancasila. Hal ini bisa terjadi karena sosialisasi Pancasila dilakukan tanpa filsafat, tanpa menumbuhkan pemahaman tentang “mutiara kebijaksanaan” dari ideologi bangsa ini. Penataran P-4 yang dilakukan Orde Baru minim filsafat, karena ia hanya mendekati Pancasila sebagai nilai-nilai normatif yang didoktrinkan. Filsafat harusnya bisa mendidikkan Pancasila sebagai rasionalitas berbasis kebijaksanaan kebangsaan.  

Ketiga, dampak dari kedangkalan ini ialah sektarianisme yang segera dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Akibatnya, robeklah tenun kebangsaan kita. Menguatnya radikalisme dan populisme berbasis agama tidak hanya disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang dangkal, melainkan pemahaman kebangsaan yang rapuh. Karena sejak awal tak dihadirkan kebijaksanaan Pancasila sebagai basis moralitas publik, masyarakat kita mendapatkan kode etik yang bersifat sektarian dari dakwah agama yang ideologis dan politis. Maka kualitas kewargaan kita masih sangat jauh dari keadaban publik, padahal Pancasila menyediakan basis konseptual yang terdepan atas model kewargaan yang progresif.  

Sayangnya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tak luput dari kedangkalan, karena tak didasarkan pada rumusan filosofis Pancasila yang tepat. Ia menjadi pendidikan yang berhenti di atas kertas, dan tak mampu menumbuhkan kecerdasan kewargaan (civic intelligence) yang sangat dibutuhkan, terutama di tahun-tahun politik ini.[] 

SYAIFUL ARIF adalah Tenaga Ahli UKP-PIP

 (Sumber: Suara Pembaruan, 22/01/2018)

 

 

Tue, 23 Jan 2018 @20:02

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved