AUDIO MISYKAT

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Pancasila dan Islam Nusantara [by Syaiful Arif]

image

Di tengah menguatnya populisme agama yang dimanfaatkan oleh oligarki politik, kemanakah semestinya arah penguatan keagamaan dipancangkan? Sebab yang terjadi saat kini, sebetulnya merupakan pencerabutan besar-besaran pola keagamaan dari kontur otentik kebudayaan kita.  

Berbagai absurditas telah terjadi. Sejak igauan kelompok yang ingin menegakkan “NKRI bersyariah”, khilafah, hingga ujaran kebencian yang dikelola melalui mobilisasi umat, konon atas nama bela Islam. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa membela Islam jika struktur dasar keislaman sendiri masih jauh terpahami?  

Untuk mencari jawaban atas berbagai kemasgulan ini, perlulah kita menengok kebudayaan Islam yang otentik Indonesia, yang oleh Nahdlatul Ulama (NU) disebut sebagai Islam Nusantara.  

Struktur Dalam

Dalam konteks syariah, Islam memiliki tiga metode ilmiah perumusan hukum. Pertama, ushul fiqh (legal theory), berisi prinsip-prinsip filosofis perumusan hukum. Kedua, qawa’idul fiqh (legal maxim) berupa kaidah praktis penetapan hukum, dan ketiga, hikmatut tasyri’ (legal philosophy) yang merupakan perluasan penafsiran atas hukum demi pengembangan pengetahuan di dalam khasanah keilmuan Islam.   

Berbagai upaya formalisasi Islam tidak menggunakan tiga metode ini. Akibatnya upaya tersebut membentur kenyataan, melahirkan tindak kekerasan yang dalam kualitas demokrasi prosedural segera dimanfaatkan oleh kepentingan politik di luar gerakan Islam. 

Padahal kebudayaan Islam di negeri ini telah apik membabarkan kebijaksanaanya. Dimulai dengan penggunaan ushul fiqh guna membumikan ajaran Islam ke dalam konteks budaya masyarakat. Misalnya, penggunaan parameter kemaslahatan (al-maslahah), kebaikan (istihsan) dan tradisi (‘urf) dalam menerapkan hukum. Kebaikan yang sudah berjalan di masyarakat tidak diubah, melainkan dialiri oleh nilai-nilai substantif Islam. Inilah mengapa di masa keislaman Nusantara, terdapat tokoh Sunan Kalijaga yang bertugas “menjaga sungai” (jaga kali), menjaga aliran tradisi masyarakat untuk dialiri oleh nilai-nilai Islam. Mengaliri, bukan mengubah, apalagi merusak dan menghancurkan.  

Pola transformasi kebudayaan dari pra-Islam menuju Islam telah sesuai dengan fitrah transformasi budaya sebagaimana mestinya. Meminjam Umar Kayam (1992), kebudayaan kita ditransformasikan pada lapis struktur dalam (deep structure) tanpa perubahan berarti pada struktur permukaan (surface structure). Fungsi candi diubah, dari tempat penyimpanan abu jenazah pada agama Hindu, menjadi tempat adzan (Menara), sebagaimana terlihat pada arsitektur Masjid Menara Kudus. Apakah ini bentuk sinkretisme? Bukan. Sebab yang dipadukan hanyalah bentuk budaya, yang isinya telah diislamkan.  

Pola pembentukan budaya Islam Nusantara ini ternyata menjadi basis epistemik bagi penguatan paradigma Islam keindonesiaan, dengan wujud paripurna: Pancasila. Mengapa? Ada beberapa alasan. 

Pertama, pilihan terhadap Pancasila merupakan cerminan dari prinsip kemaslahatan yang menjadi parameter utama hukum Islam. Prinsip ini diterapkan melalui penggunaan kaidah fikih, dar’ul mafashid muqaddam ‘ala jalbil mashalih. Meninggalkan kerusakan akibat pendirian Negara Islam di dalam bangsa majemuk, lebih utama daripada bersikukuh memperjuangkan bentuk negara tersebut. Dalam kaitan ini, umat Muslim lebih menekankan fungsi dari negara, daripada bentuk simbolik negara. Ini melahirkan pendekatan substantif atas Islam yang melandasi alasan kedua dalam memilih Pancasila, yakni nilai-nilai substantif. 

Artinya, pilihan terhadap Pancasila, dan bukan dasar Negara Islam sendiri, mencerminkan pemahaman substantif atas Islam. Dalam hal ini, Pancasila dinilai sebagai cerminan nilai-nilai substantif Islam. Apalagi dilandasi oleh nilai-nilai tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang memayungi kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Keempat sila terakhir dipahami umat Islam sebagai nilai-nilai substantif yang menjadi tujuan utama syariah (maqashid al-syar’i). Jika sudah demikian, tidak ada lagi alasan menolak Pancasila atas nama agama.  

Keislaman Ilmiah

Cara pandang keislaman yang Indonesiawi ini tidak akan terbentuk jika pada ranah kebudayaan, Islam tidak dinusantarakan. Artinya, kulturalisasi Islam dalam kerangka budaya Nusantara menjadi conditio sine qua non bagi terbentuknya paradigma Islam keindonesiaan, yang melahirkan kultur politik Islam yang Pancasilais.  

Berbagai gerakan Islam puritan yang hadir pasca-pembentukan Islam Nusantara tak memahami hal ini, karena mereka berangkat dari paradigma berbeda. Bagi mereka, Islam adalah agama yang harus imun dari budaya. Faktanya keislaman mereka tidaklah anti-budaya, karena yang dikembangkan ialah budaya Islam Arab.  

Sayangnya hal ini tidak berhasil karena Islam Nusantara itu telah terbentuk kuat selama beberapa abad. Dimulai pada abad ke-14 M yang menghadirkan tasawuf sebagai ajaran utama Islam di kepulauan Nusantara. Dilanjutkan oleh penguatan syariah pada gelombang berikutnya. Menariknya, proses syariatisasi ini tidak melahirkan despiritualisasi Islam, tetapi penguatan tasawuf oleh disiplin hukum Islam. Terbentuklah tasawuf Sunni atau akhlaqi yang menjadi corak utama keislaman Nusantara era Walisongo. Dalam corak ini, praktik syariah dilambari oleh kebijaksanaan tasawuf yang selaras dengan kebajikan spiritual agama-agama pra-Islam, termasuk spiritualitas agama asali Nusantara.  

Dua gelombang pribumisasi Islam ini kemudian disempurnakan oleh pendirian pesantren sejak awal abad ke-19, yang menjadi institusionalisasi dari kultur Islam Nusantara tersebut. Oleh Abdurrahman Wahid (1985), pesantren telah memparipurnakan corak keislaman Walisongo dengan membentuk kultur fikih-sufistik. Artinya, praktik keislaman fiqhiyah berbasis kedalaman spiritual tasawuf. Penggunaan istilah fikih menjadi penting di sini, karena pesantren menempatkannya sebagai disiplin ilmiah atas syariah Islam. Fiqh, artinya cara memahami syariah. Pendekatan ilmiah inilah yang membentuk keislaman non-ideologis, karena semua ajaran agama didekati sebagai tradisi keilmuan yang terbuka bagi penyelidikan akal budi. Dalam tradisi keislaman yang ilmiah (rasional) inilah, umat Muslim lalu menerima Pancasila, karena dasar negara modern menjadi keniscayaan dari prinsip-prinsip ilmiah di dalam berpolitik. 

Tantangan Populisme 

Pertanyaannya, mengapa kultur sebagian Muslim kini begitu dangkal sehingga melakukan penolakan terhadap budaya keislaman negeri serta dasar negara sendiri? Jawabnya bisa karena aspek kekotaan yang secara kultural, jauh dari zona budaya Islam Nusantara. Berbagai sikap radikal dan populisme kanan tak disangkal terbentuk oleh apa yang Ernest Gellner disebut sebagai Islam kota (urban Islam). Dalam keislaman ini, Islam dipelajari tidak melalui tradisi keilmuan seperti di pesantren, melainkan melalui gerakan sosial-politik. Gerakan inilah yang menebarkan pendangkalan, yang di level akar rumput dikembangkan oleh para agitator berjubah pendakwah. 

Maka lahirlah populisme Islam yang belakangan muncul menjadi aktor utama politik Indonesia dalam balutan sentimen SARA. Populisme ini jauh dari kultur keislaman yang terbentuk sejak era Nusantara. Sebab keislaman Nusantara dibangun berdasarkan tradisi keilmuan yang bijak dan ketat. Bijak karena mengaliri nilai-nilai kebajikan yang telah hidup di masyarakat bawah (populi). Ketat karena ia dilembagakan dalam institusi pendidikan pesantren yang mampu mengeram emosi dalam kuasa akal budi. Aspek emosionalitas ini yang kini sengaja diletupkan, karena tujuan keislaman yang kontra-Pancasila memang bukan kebijaksanaan hidup, melainkan penuntasan sentimen ideologis minus akar kebudayaan.[]    

Syaiful Arif adalah Wakil Ketua Umum Fornas Bhinneka Tunggal Ika; Tenaga Ahli UKP-PIP.

Sun, 25 Feb 2018 @07:45

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved