AUDIO MISYKAT

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Literasi Pancasila buat Islam Politik [by Syaiful Arif]

image

Bersamaan dengan munculnya varian populistik di dalam gerakan Islam, penolakan terhadap Pancasila mendapat angin segar kembali. Tidak harus dalam bentuk penolakan total, tetapi cukup dengan mempertanyakan dimensi nasionalistiknya, yang dinilai lebih rendah dibandingkan dengan desain politik Islam.

Penolakan ini tidak lagi merujuk pada aktivisme Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dilarang pemerintah melalui UU No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebelum pelarangan ini, HTI memang telah mengafirkan Pancasila karena dianggap menciderai status Islam sebagai agama dan ideologi yang paripurna. Meskipun sering berkilah terhadap tuduhan ini, namun HTI tak bisa menyangkal, karena cita politik yang ingin didirikannya, yakni khilafah, memang bertentangan dengan Pancasila. 

Saat ini, para aktivis HTI tengah tiarap, sembari mencari celah-celah kultural untuk tetap mengembangkan ideologinya. 

Penolakan Lunak

Pada saat bersamaan, muncul suara penolakan dalam bentuk yang lebih lunak dari kelompok yang tetap mengidealkan Piagam Jakarta. Kelompok ini menjadi bagian dari sayap populisme Islam yang menggerakkan berbagai “Aksi Bela Islam”. Jika diinventarisir, terdapat beberapa kasus, setidaknya selama beberapa tahun terakhir. 

Pertama, pernyataan Eggy Sudjana yang menegaskan bahwa dasar negara kita bukanlah Pancasila, melainkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan ketuhanan itu tidak lain ialah Allah. Menurut Eggy, di dalam Pembukaan UUD 1945 tidak ada kata Pancasila, tetapi ketuhanan, yang menjadi anak kalimat dari penjelasan tentang dasar negara.

Pernyataan ini tentu sebuah pembodohan, karena Pancasila memang tidak berada di dalam teks Pembukaan UUD, mengingat status konstitusionalnya yang merupakan norma dasar (Grundnorm). Sebagai norma dasar, ia tidak berada di dalam UUD melainkan di dalam cita negara yang menjadi konsensus para pendiri republik pada Sidang BPUPK dan PPKI 1945. Yang terdapat di alinea keempat UUD itu bukanlah Pancasila as itself, tetapi sila-sila Pancasila. Dengan hanya menyebut sila ketuhanan sebagai dasar negara, Eggy melupakan empat sila lainnya. Sebuah pembodohan yang ngawur!

Kedua, pernyataan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang menganggap Sukarno telah menempatkan sila ketuhanan “di pantat” (sila kelima). Anggapan ini merujuk pada rumusan Pancasila 1 Juni 1945, di mana Bung Karno menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima, di bawah sila kesejahteraan sosial, demokrasi, kemanusiaan dan kebangsaan. Melalui anggapan ini, HRS mengajak masyarakat untuk lebih mengidealkan Pancasila Piagam Jakarta yang menempatkan ketuhanan “di kepala”. 

Pernyataan HRS ini menjadi bagian dari keawaman terhadap Pancasila terutama versi otentik gagasan Bung Karno. Sebab sebagaimana dijelaskan oleh Faisal Ismail dalam Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila (1995), Bung Karno menempatkan ketuhanan sebagai basis etik bagi keempat sila di atasnya. Sebab di dalam pemikiran beliau, Pancasila memiliki dua dimensi mendasar. Pertama, dimensi politik yang merupakan tugas utama negara. Dimensi itu meliputi kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi dan kesejahteraan sosial. Kedua, dimensi etis yang bersifat religius, karena sejak awal, bangsa Indonesia merupakan bangsa berketuhanan. Menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima, tak berarti menaruhnya “di pantat”, tetapi menjadikannya akar bagi struktur politik Pancasila. 

Penolakan HRS atas Pancasila 1 Juni ini menunjukkan tidak hanya pengidealan Piagam Jakarta, melainkan keabaian terhadap pentingnya kebangsaan. Sebab di dalam Pancasila 1 Juni itu, kebangsaan menjadi mahkota, berdasarkan kesadaran yang kuat tentang pentingnya persatuan nasional di tengah bangsa yang super majemuk. Dan oleh Bung Karno serta Pancasila, kebangsaan ini tidak menjadi negasi atas Islam, melainkan menjadi blok historis (historical bloc) yang memayungi semua ideologi, demi satu cita-cita: merdeka!

Ini juga terkait dengan sum-sum ide Pancasila itu sendiri, yang merupakan sintesis antar-ideologi. Sintesis ini terjadi tidak hanya demi kompromi politik antar-golongan, melainkan cerminan dari cara pikir masyarakat Indonesia yang eklektik. Islam selalu memberi dan menerima dari nasionalisme, demikian sebaliknya. Pada titik inilah ketidakmampuan melakukan sintesa ide membuat HRS dan kaum Islamis, tetap memaksakan ide monolitiknya di dalam sebuah bangsa majemuk yang sejak awal bersifat sintetis. Maka gagasan yang ia munculkan, yakni “NKRI Bersyariah”, menandai ketidakmampuan mensintesakan Islam dan nasionalisme, padahal itu telah lama terjadi. Seperti diketahui, Islam telah dibenamkan ke dalam struktur kenegaraan kita secara sintetis, melalui internalisasi substansi syariah (maqashid al-syar’i) ke dalam Pancasila dan struktur hukum kita. 

Reformulasi Literasi

Berbagai kasus ini tidak hanya menunjukkan keawaman masyarakat, tetapi juga mencerminkan lemahnya literasi Pancasila oleh negara. Karena pendekatan sosialisasi yang negara-sentris, Pancasila tidak dihadirkan melalui logika masyarakat, salah satunya logika keagamaan. Ini yang membuat pembenturan antara Islam dan Pancasila masih sering terjadi di beberapa kelompok. 

Persoalan menjadi akut ketika bangunan konseptual Pancasila sendiri belum terumuskan dengan baik. Padahal bangunan ini diperlukan untuk memahami rasionalitas Pancasila. Minimnya penjelasan konsepsi hubungan agama dan negara menurut Pancasila misalnya, membuat sebagian Muslim, terutama yang bergabung dalam gerakan Islam politik (Islamisme) tetap menilai Pancasila sebagai ideologi sekular, padahal kenyataannya tidak demikian.

Minimnya literasi yang tepat atas umat Muslim ini terbaca di dalam panduan P4 dan Ajaran Islam yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimas Islam (1987) yang hanya berisi pendalilan lima sila berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an. Sedangkan berbagai konsep hubungan Islam dan lima sila tidak diuraikan. Tanpa pemahaman atas berbagai konsep ini, literasi Pancasila tidak berujung pada penguatan pemahaman, melainkan sebatas pembacaan doktrinal non-rasional. 

Dangkalnya literasi Pancasila ini sangat disayangkan, karena konsepsi hubungan agama dan negara menurut dasar negara ini sangat strategis, baik bagi umat beragama maupun kalangan nasionalis. Konsepsi itu merujuk pada hubungan toleransi kembar (twin toleration), di mana negara dan agama saling menjaga jarak, sekaligus mendukung di ranahnya masing-masing. Negara melindungi kebebasan beragama dan menfasilitasi kehidupan sosialnya, sedangkan agama menguatkan negara melalui pengembangan etika politik yang mendukung keadaban publik. Persis seperti ditegaskan Imam al-Ghazali: Negara dan agama merupakan saudara kembar, salah satunya tak bisa hidup tanpa lainnya. Agama menjadi dasar bagi masyarakat, dan negara melindunginya (Al-dinu wa al-sulthanu tauamani la yatimmu ahaduhuma duna al-akhar. Al-dinu asasun wa al-sulthanu harisun). 

Keselarasan antara konsepsi Pancasila dan Islam ini juga terdapat pada desain politik yang diawali transendensi (ketuhanan) dan diakhiri oleh transformasi (keadilan sosial). Inilah mengapa Kuntowijoyo (1991) menyebut demokrasi Pancasila sebagai teo-demokrasi: demokrasi berketuhanan. Di dalam desain ini, makna politik menurut Islam dan Pancasila bertemu dalam satu kata: keadilan sosial. Sebab bukankah Allah mengutus Nabi Muhammad saw sebagai penebar kasih (rahmah) bagi semesta? Bentuk praksis kasih di dalam politik ialah keadilan sosial. Jika memang seperti ini, mengapa masih ada alasan menolak Pancasila atas nama Islam?!

SYAIFUL ARIF adalah Tenaga Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

Sumber: Koran Jakarta, 28 Februari 2018

 

Thu, 1 Mar 2018 @12:03

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved