AUDIO KAJIAN ISLAM

BERBAGI BUKU ISLAM

TULIS nama, alamat lengkap & nomor HP/WhatsApp pada KONTAK

TATA CARA SHALAT

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK Komunitas Misykat

YouTube Channel MISYKAT TV 

YouTube Ngobrol Persatuan Islam 

BAHAN BACAAN
PENGUNJUNG

Flag Counter

Peran Otoritas Agama dalam Partai

image

Soal 1: Apa peranan otoritas agama yang memberi legitimasi pada suatu partai?

Jawab: Permasalahan otoritas keagamaan suatu partai mesti diperhatikan secara saksama berkaitan dengan legitimasi garisnya. Apabila kita mendapati otoritas agama ini kental dengan otoritas hukum, maka jelaslah bahwa untuk menjamin kelegitimasian sebagai kelompok manapun akan menggantungkan diri pada otoritas ini sebagai referensi tetapnya.

Sebenarnya, otoritas keagamaan adalah orang (lembaga) yang menikmati perwalian jika kita ingin mengikuti teori yang percaya pada peraturan. Jika kita ingin mengikuti teori yang percaya pada perkara-perkara pada peraturan fukaha yang umum, atau orang (lembaga) yang meyakini para fukaha sebagai otoritas yang tetap saja. 

Jadi, seraya menyokong teori peraturan para fukaha, partai yang sedang dibicarakan mesti bekerja sepadan dengan para fukaha menyangkut pola tingkah laku di mana pun para fukaha berhak mempraktekkan kekuasaan dan otoritasnya sambil menjunjung tinggi teori yang kedua (yaitu orang-orang yang tidak percaya pada peraturan para fukaha), partai tersebut secara harmonis taat pada fatwa yang dikeluarkan oleh fukaha sehingga cara bertindaknya, baik dalam bentuk dan aspek akan berlandaskan legitimasi autentik yang dinyatakan oleh fatwa tersebut. 

Namun, masalah yang sedang kita hadapi dalam realitas otoritas hukum adalah masalah yang menyangkut struktur organisasi, otoritas-otoritas tersebut tidak didasarkan pada basis perangkulan aktivitas Islam dalam bidang budaya atau wilayah lainnya. Otoritas keagamaan masih berupa keadaan yang individualistik yang tidak terbentuk dari rencana yang komprehensif. Otoritas ini menentukan tindakannya menurut situasi yang mendesak yang dicetuskan oleh beberapa peristiwa tertentu. 

Sebagai konsekuensinya, hubungan antara partai dan otoritas hukum menjadi tergantung pada fatwa hukum apabila orang yang memimpin partai Islam bukan seorang fakih yang berhak mengeluarkan fatwa dan menyatakan pendapatnya berdasarkan hubungan dengan seluruh pendapat yang lainnya. 

Jadi, kita mendapatkan bahwa permasalahan dalam otoritas hukum tidak mencapai tahap penciptaan suasana yang beraneka ragam dan cocok yang dapat mencakup posisi politik, sosial, dan budaya dari gerakan tersebut melainkan berdasarkan kerangka kerja yang sangat khusus. Oleh karena itu, hubungan antara partai Islam dan otoritas-otoritas hukum (baik dalam konteks peraturan fukkaha atau dalam konteks fatwa hukum), menjadi permasalahan teoritis yang lepas dari elemen-elemen realitas apabila kita ingin melihat permasalahan tersebut sebagai sebuah hubungan organis (struktur—penerj.) dan praktis. 

Berdasarkan hal ini, saya percaya bahwa partai tersebut mesti mendapatkan legitimasi gerakannya dengan cara melakukan hubungan dengan otoritas hukum atau peraturan dengan cara bagaimanapun juga, tetapi pada saat yang samaa ia (partai—penerj.) mesti memiliki suatu kepemimpinan atau kepemimpinan hukum tiruan (quasi-jurisprudential) yang mengadakan keharmonisan dan keseimbangan dalam gerakannya baik pada tahap teoritis ataupun tahap praktis. 

Singkatnya, apabila fakih tidak memiliki kekuatan eksekutif dan efektif atas gerakan realitas Islam. Di sisi lain, ia memiliki otoritas legislatif (dengan kata lain, dia dapat mengeluarkan fatwa) maka dalam kasus seperti ini dia tidak dapat menggunakan kekuatannya atas partai tersebut dan perintah-perintahnya tidak akan mengikat bagi yang disebutkan terakhir (gerakan Islam). Sebagaimana perintah-perintah yang disampaikan oleh para fukaha yang berkuasa, karena dia bukanlah bagian pemerintahan yang absolut. Peranannya adalah membimbing, mengarahkan, menasehati, dan mengeluarkan fatwa mengenai perkara-perkara partai tersebut. 

Sekali lagi, apabila fakih itu benar-benar memegang kekuasaan mengadakan tindakan-tindakan efektif dalam realitas Islam, menurut teori kekuasaan para fukaha, dan ia benar-benar memiliki lembaga dan sistem yang dapat bekerja dengan organisasi dan partai-partai Islam. Maka adalah hal yang alami jika hubungan dengannya (menurut teori ini) menjadi sebuah hubungan dengan kepemimpinan Islam yang mengarahkan orang-orang dalam langkah-langkah dan tindakan-tindakan melalui jalan Islam yang benar dalam kehidupan. 

Oleh karena itu, permasalahannya mesti disusun dengan cara yang cocok dengan pendekatan yang diambil oleh para fukaha yang berkuasa dan jalan yang diikuti oleh partai tersebut atau organisasi tersebut dalam kasus-kasus yang penting berkaitan dengan posisi yang sedang ditargetkan dan diperhatikan. ***

(Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, Soal Jawab Fikih Kontemporer. Cianjur: Titian Cahaya, 2005)


Tue, 14 Aug 2018 @11:35

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved