AUDIO KAJIAN ISLAM

BERBAGI BUKU ISLAM

TULIS nama, alamat lengkap & nomor HP/WhatsApp pada KONTAK

TATA CARA SHALAT

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK Komunitas Misykat

YouTube Channel MISYKAT TV 

YouTube Ngobrol Persatuan Islam 

BAHAN BACAAN
PENGUNJUNG

Flag Counter

Deradikalisasi Kampus [by Dr Asep Salahudin]

Pada Selasa 22 Mei 2018, Universitas Islam Bandung (Unisba) bekerjasama dengan HU Pikiran Rakyat menggelar FGD tentang peran kampus dalam deradikalisasi agama. FGD ini penting justru di tengah suasana kebangkitan radikalisme agama yang tragisnya dilakukan oleh masyarakat kampus. Tidak hanya kalangan mahasiswa bahkan juga  dosen dan pimpinan kampus ditenggarai banyak yang terlibat di dalamnya. Kampus yang seharusnya hadir membawa pencerahan, malah menjadi basis penyemaian ajaran agama secara indoktrinatif, tertutup, dan ekslusif.

Kampus hadir dengan wajah paradoks.  Di satu sisi mengembangkan tradisi pikiran rasional, koheren, motodologis, namun tiba tiba yang kita temukan adalah semangat keberagamaan yang menghinakan akal sehat. Jangan jangan hari ini yang terdengar dari kampus bukan hasil penelitian inovatif yang bertaraf internasional, tapi  praktik keagamaan yang kebablasan. Civitas akademika sedang mengalami mabuk agama. Tentu saja tidak semua kampus buram seperti gambaran ini, namun kita tidak menampik ada beberapa kampus yang mengembangkan pola seperti itu.

Kampus kampus umum di Jawa Barat dalam banyak penelitian disebut sebut sebagai Perguruan Tinggi dengan tendensi keberagamaan  puritan. Bahkan ada sebuah kampus negeri yang nyaris struktur pimpinannya didominasi kelompok fundamentalis, menganggap Pancasila  dan UUD 1945 sebagai thagut.

Ada banyak WAG dosen, isinya ternyata tak lebih hanya saling men-share informasi yang mengumbar kebencian terhadap pemerintah atau siapa pun yang dianggap berbeda pilihan politik dan haluan pemahaman keagamaannya. Stigma kafir, sesat, munafik dan fasik dengan mudah dilemparkan kepada mereka yang tak sepandangan.  Di media sosial distingsi "kecebong" sebagai simbol yang pro pemerintah dan "kampret"  yang melambangkan anti pemerintah sudah sangat akut. Dunia secara reduktif  dibelah dalam hubungan bipolar, hitam putih dan dikotomik. Apalagi menjelang musim demokrasi tiba, baik pilkada, pilleg atau pilpres semua nampaknya tidak bisa lepas dari beban kepentingan dan tragisnya kampus yang semestinya bisa bersikap objektif kenyataannya banyak yang terbawa cara pandang ekstrem.

Pembelajaran agama
Ketika agama (etika) diajarkan di kampus, menurut  saya tiga hal yang musti menjadi perhatian bersama. Pertama, disampaikan secara dialogis dengan metodologi yang memadai dan penguasaan epistemologi yang kokoh. Agama dalam aras "normatif" sudah selesai, namun sisi "historisitasnya" itulah yang harus terus dipersoalkan dan dikaji ulang; kedua, harus ada upaya terus menerus menafsirkan teks teks keagamaan secara liberatif, transformatif dan mencerahkan sehingga kehadiran agama dapat dirasakan manfaatnya bagi kebaikan bersama, agama dapat memberikan jawaban terhadap problem kemanusiaan dan lingkungan yang kian kompleks; ketiga, memadukan semangat nasionalisme dalam praktek dan pengajaran keagamaan. Beragama yang benar satu tarikan nafas dengan wawasan kenusantaraan yang padu.

Menarik menyimak tulisan Charles Kimball, dalam When Religion Becomes Evil. Agama menjadi bencana manakala: (a) ketika agama melakukan klim kebenaran mutlak dan menganggap yang berbeda sebagai kafir dan sesat; (b) ketaatan buta terhadap pimpinan. Tidak lagi tumbuh sikap kritis untuk mempersoalkan pimpinan yang tidak rasional; (3) merindukan zaman ideal, tiba-tiba misalnya "abad pertengahan" menjadi referensi model bernegara; (4) tujuan menghalalkan segala cara; (5) seruan perang suci secara membabi buta.

Haluan Pancasila
Di titik inilah sesungguhnya pembelajaran agama tidak harus diperhadapkan dengan Pancasila dan Kewargaan. Pancasila (dan agama) menjadi dasar utama menyuntikkan semangat politik kewargaan. Kesadaran akan politik kewargaan ini adalah sumbu utama dalam melakukan deradikalisasi agama.

Politik kewargaan berangkat dari sikap kesadaran pentingnya membangun sebuah relasi kemanusiaan yang non diskriminatif. Bahwa multikulturalisme dan keragaman adalah takdir yang tak mungkin kita tampik. Keragaman alih-alih menjadi dasar  saling menistakan, tapi menjadi pintu masuk  menumbuhkan  gotong royong. Dalam hal ini saya menjadi paham mengapa Bung Karno meringkus Pancasila itu menjadi eka sila, yaitu gotong royong.

Dalam gotong royong ada spirit kerjasama, empatik, dan kemauan berbagi. Tersembul niat tulus  menjadikan liyan bukan sebagai objek tapi subjek yang memiliki kedudukan setara di hadapan negara dan hukum. Orang lain adalah modus eksistensial yang menjadi alasan  kita "ada". Orang lain apa pun agama dan keyakinannya  bukan boleh ada dan tidak ada tapi bagian ontologis dari  belahan jiwa kita. Dalam term al-Quran, "mereka yang membunuh satu orang sama dengan melenyapkan seluruh nyawa manusia".

Gotong royong tidak hanya bersifat personal tapi juga kulturak dan struktural. Gotong royong berurusan dengan ikhtiar mengupayakan politik berdaulat, ekonomi berdikari dan kebudayaan yang berkepribadian. 

Negara harus hadir
Kehadiran negara adalah satu keniscayaan. Negara harus memastikan kehadirannya dalam menyelesaikan setiap gerakan yang dapat mengancam keberadaan dan keutuhan negara. Negara tidak boleh disandera oleh kaum fundamentalis. Baik fundamentalisme agama, fundamentalisme pasar (kapitalisme) atau fundamentalisme agama yang kawin dengan fundamentalisme politik dan agama (oligarki).

Negara sebagai institusi profan diberi mandat  dan kewenangan penuh menyelesaikan semua itu. Radikalisme bukan hal baru, tapi respon terhadapnya itu yang selalu berbeda tergantung pemerintah yang sedang berkuasa. Ada pemerintah yang begitu tegas menindaknya seperti dilakukan Soekarno terhadap Darul Islam, ada juga penguasa yang merawat gerakan puritan untuk dikapitalisasi dengan suara pemilih, elektoral demokrasi. Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan telah disahkan menjadi UU oleh DPR sudah benar dan tepat.

Khitah kampus
Khitah kampus itu tercantum dalam Tridarma Perguruan Tinggi yang mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Bagaimana tiga hal itu, dalam konteks deradikalisasi agama, pada akhirnya ditautkan dengan upaya menumbuhkan atmosfer keberagamaan (dan kenegaraan) yang berkeadaban. Kampus melakukan kontra narasi radikalisme, membuat kanalisasi kegiatan mahasiswa yang produktifitas, dan membangun iklim keberagamaan yang toleran.

Kampus dengan kebebasan mimbar akademiknya akhirnya menjadi benteng terakhir dalam menghalau radikalisme agama. Menjadi tempat di mana agama (dan ilmu pengetahuan) didiskusikan secara tenang, kritis, terbuka dan rasional. Kampus menghasilkan riset  cemerlang yang berkontribusi bagi kemanusiaan. Jika tidak seperti itu, terpaksa harus dikatakan inilah senajakala Perguruan Tinggi, "robohnya kampus kami".***

Dr Asep Salahudin adalah Staf Ahli BPIP dan Ketua Lakpesdam PWNU Jabar

(Sumber: HU Pikiran Rakyat,  2 Juni 2018)

Sun, 23 Sep 2018 @07:31

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved