MEDSOS ISLAM

FACEBOOK Komunitas Misykat

YouTube Channel MISYKAT TV 

YouTube Ngobrol Persatuan Islam 

BERBAGI BUKU ISLAM

TULIS nama, alamat lengkap & nomor HP/WhatsApp pada KONTAK

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed

Prof Edi Suharto: Nabi Muhammad SAW merupakan Sosok Pemberdaya yang Multidimensi

image

Kemiskinan dan masalah-masalah sosial di Indonesia tak kunjung selesai. Meski telah dijalankan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, tetap belum menampakkan hasilnya. Ini karena dalam programnya tidak ada keberlanjutaan dan kontrol dalam pelaksanaannya. Belum lagi adanya penyelewengan. Ini juga masalah yang menjadikan program pemberdayaan di masyarakat (baik itu oleh lembaga Islam dan non-Islam) belum begitu terlihat dampaknya. Fenemona inilah yang dikupas oleh Prof. Edi Suharto, M.Sc. Ph.D, pakar pemberdayaan dan pekerjaan sosial di Indonesia. Ahmad Sahidin dari Majalah Swadaya mewawancarainya (19/02/2008). Edi Suharto adalah dosen STKS Bandung. Pendidikan S-1  Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Bandung; S-2  Asian Institute of  Technology (AIT) Bangkok; dan S-3  Massey University, New Zealand.


Bisa dijelaskan arti pemberdayaan?

Dalam bahasa Inggris, kata empowerment mengandung arti pemberdayaan. Di situ ada kata power, artinya yang punya kekuatan untuk memberdayakan. Atau pemberian kemampuan untuk yang lemah, supaya berdaya dengan cara menggali potensi-potensi yang ada pada mereka.  Jadi, pemberdayaan bisa diartikan memberi kemampuan kepada orang yang lemah. Bukan hanya dalam arti tidak terbatas kemampuan ekonomi, tapi juga kemampuan lainnya yang bisa membuat orang lain berdaya seperti dalam politik, sosial, budaya, agama dan lainnya. Harus dicatat, kemampuan ini bukan hanya berarti mampu memiliki uang, modal, tapi kekuatan atau mobilitas yang tinggi pun itu kemampuan pemberdayaan dirinya sendiri. Atau, aktivitas bersifat partisipatif pun bisa disebut pemberdayaan.

 

Sejak kapan ada program pemberdayaan di Indonesia?

Kalau bicara waktu yang tepat, maaf saya belum tahu, namun proses perkembangannya itu lahir tahun 90-an. Populernya kan tahun itu orang-orang mulai menyadari pentingnya pemberdayaan sebagai solusi alternatif saat pendekatan yang bersifat karikatif tidak menyelesaikan permasalahan yang bersifat pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Ini masalahnya. Seperti zakat, dulu zakat maal belum populer. Dulu yang dikenal hanya zakat fitrah. Sekarang kita mengenal zakat profesi, zakat peternakan, zakat usaha, infak, shadaqah, dan wakaf. Kalau dulu wakaf itu berbentuk tanah untuk masjid, sekarang makin berkembang. Bisa wakaf tunai yang dilakukan bersama dan digunakannya pun tidak hanya untuk masjid, tapi juga untuk sarana pendidikan. Kalau dulu kita kenal istilah ”kambingisasi” dan ”warungisasi” sebagai bentuk bantuan untuk orang miskin. Sekarang tak seperti itu lagi. Diberi dulu pelatihan, pembinaan, dan dikontrol. Tidak hanya diberi modal saja. Intinya, kaum mustadhafin itu bisa produktif. Jadi, pemberdayaan itu bukan hanya memberikan modal agar bisa jualan. Bukan itu. Tapi memberikan kesadaran, memberikan pendidikan dasar untuk anak jalanan, atau menjadikan mereka kreatif agar bisa berdaya, bekerja, dan berpartisipasi di dunia publik secara luas. Atau, memberikan perlindungan terhadap wanita agar tidak ditindas dan diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya atau majikannya. Itu juga pemberdayaan.

 

Apakah dalam pemberdayaan ada dikotomi istilah?

Saya kira tidak. Istilah pemberdayaan umat, pemberdayaan rakyat, pemberdayaan masyarakat itu hanya istilah untuk menentukan positioning agar tampak bagus. Istilah rakyat dan masyarakat kan biasanya bernada sekuler. Beda dengan umat. Namun, istilah-istilah itu hanya untuk positioning saja. Intinya tetap pada pemberdayaan untuk membuat umat atau masyarakat bisa maju dan produktif dalam dunia publik. Karena itu, tidak ada nilai sakral dalam istilah itu. Namun, tergantung lembaganya. Kalau Pesantren Daarut Tauhiid mengatakan bahwa pemberdayaan umat itu bernilai sakral, ya bisa sakral. Itu sih boleh-boleh saja. Tapi bagi yang lain bisa tak sakral. Ini karena pemberdayaan pada dasarnya adalah milik manusia. Nilai-nilainya universal. Bahkan, orang Kristen pun yang saya lihat mereka berdasarkan atas kemanusiaan ketika menjalankan program pemberdayaannya. Tapi, tidak menutup kemungkinan ada yang berupaya memasukan misi-misi agama. Ya, Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) juga begitu. Tapi, ada juga yang netral, meski atas nama lembaga agama. Yang saya lihat sekarang, misalnya di Islam, lebih untuk menguatkan ekonomi dan keagamaan masyarakat yang ikut dalam program pemberdayaan. Tapi, saya melihat ada juga yang tidak melihat aspek misi-misi agama. Harusnya sih bebas dari misi-misi itu. Kan tidak mungkin kalau datang mau bantu orang yang lemah, terus tanya apa agamanya, apa organisasinya. Ah, tidak akan bantu karena tidak se-agama dan se-organisasi. Kalau seperti ini, ya lucu dan error namanya. Masalah kemanusiaan tidak terbatasi identitas-identitas. 

 

Hal-hal yang paling penting mendorong terjadinya program pemberdayaan di masyarakat apa saja?

Jika Anda lihat di buku saya ”Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat”  (terbit tahun 2005) bahwa yang mendorong lahirnya sebuah pemberdayaan itu karena faktor kemiskinan. Terjadinya kemiskinan yang massal di negeri kita akan melahirkan gerakan sosial yang berupaya untuk keluar dari masalah tersebut. Namun, dengan adanya program bantuan kemiskinan seperti BLT (bantuan langsung tunai), pemberian beras miskin dan lain-lainnya, bukannya mengurangi atau mengatasi kemiskinan. Tetapi, yang terjadi adalah memerangi orang miskin. Jadi, orang miskin itu yang saya lihat diperangi seperti rumahnya di gusur, tak boleh mendiami lahan untuk usaha. Bukannya dibantu, malah orang miskin itu dibuat tergantung. Saya juga melihat orang miskin itu hanya diberi bantuan ekonomi saja. Seharusnya diberi modal dan diberi penyadaran untuk berdaya dengan potensi dan kemampuan untuk berdaya. Kita harus memberikan penyadaran diri, bahwa dia punya potensi, kapasitas, dan hak untuk berdaya dan maju. Ini yang penting dan belum dilakukan di negeri kita. Tapi, di negeri-negeri latin, saya baca mereka sudah bergerak ke arah itu. Faktor selanjutnya adalah kesalahan dalam menjalankan proyek pembangunan bangsa yang menggunakan pendekatan Hood Robin. Seharusnya seperti Robin Hood yang mengambil harta orang-orang kaya dzalim dan penguasa untuk masyarakat yang lemah. Yang terjadi sebaliknya. Yang miskin diperas dan dieksploitasi terus-menerus. Yang menikmati hanya segelintir penguasa. Atau, dana BLBI yang triliyunan dibawa kabur. Lalu, yang tanggung renteng kan orang-orang miskin. Inilah praktek pembangunan bangsa Indonesia yang anomali, yang mendorong agar tumbuhnya pemberdayaan di masyarakat. Faktor lainnya adalah pemberian bantuan ekonomi yang membuat terus bergantung. Pemberian dana ekonomi saja tak cukup. Mereka tak berdaya karena yang penting adalah pemberian penyadaran dan penguasaan kapasitas agar bisa berdaya.

 

Jadi, inti pemberdayaan itu apa?          

Pemberdayaan itu memberikan penyadaran keberdayaan diri dan penguatan kemampuan berupa pengetahuan dan motivasi. Saya menyebutnya 5 K. Pertama, kita beri konsep pemberdayaan seperti pengertian-pengertian dan pemahaman pentingnya berdaya dan mandiri. Kedua, tumbuhkan komitmen agar mereka berdaya. Beri mereka motivasi agar bisa berdaya. Ketiga adalah kapability atau keterampilan-keterampilannya. Keempat, koneksi atau jaringannya kita bantu. Kita buka saluran-salurannya dan hubungkan dengan dunia publik. Percuma kalau orang miskin itu kita bantu dan dorong untuk berusaha, tapi tidak kita buka jaringan pemasaran produknya. Kelima adalah komunikasi. Kita harus memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan atau menunjukkan dirinya pada publik.

 

Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, apakah sudah maksimal?

Ya, kalau saya lihat, masih banyak belumnya. Itu secara umum. Program-program pemerintah masih banyak yang parsial dan tidak tepat sasaran.

 

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya tanggungjawab siapa?

Jika ditanya seperti itu, jawaban yang paling mudah dan aman dengan berkata tanggungjawab bersama. Ini jawaban yang kurang bagus dan menghindar. Yang paling bertanggungjawab adalah mereka yang punya kekuatan untuk membantu yang lemah. Filosofinya yang paling kuat itu harus membantu orang lemah. Siapa saja orangnya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, kalau dia kaya dan kuat, wajib untuk memberdayakan mereka yang lemah. Islam mengajarkan demikian. Pada harta orang-orang kaya itu sebagiannya ada hak orang miskin. Dari sini, orang yang punya kekuatan harta dan kemampuan untuk memberdayakan, harus menyadari bahwa kekuatan dan kemampuannya itu berasal dari pemberian Tuhan yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. 

 

Pada akhir 2006, Muhammad Yunus dari Bangladesh yang bergerak dalam pemberdayaan dana kredit mikro mendapatkan anugerah Nobel Perdamaian. Komentar bapak mengenai hal ini? 

Pemberdayaan itu bisa dilakukan dari berbagai pintu. Bukan satu pintu. Muhammad Yunus mengambil pintu kredit ekonomi mikro untuk wanita miskin Bangladesh. Program Grameent Bank yang dijalankan Muhammad Yunus itu luas dan terdokumentasi serta dipublikasikan ke media dalam bahasa Inggris. Kemudian dibaca oleh Komite Nobel di luar negeri, negara-negara Eropa. Selain itu, programnya juga banyak direflikasi di negeri-negeri lain. Jadilah ia mendapatkan hadiah Nobel. Harus diingat bahwa yang mendapat hadiah itu bukannya yang paling sempurna. Hanya yang terdeteksi lebih awal oleh tim Nobel. Bisa jadi nanti yang mendapatkan Nobel itu dari Lembaga Amil Zakat Nasional seperti Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) kalau memenuhi syarat profesionalisme seperti yang dilakukan Muhammad Yunus. Kalau memang kita ingin dilihat dunia seperti Muhammad Yunus, ya publikasikan dengan bahasa Inggris ke seluruh dunia. Saya lihat di Bandung, Medan, Surabaya, program Muhammad Yunus ini banyak direflikasi dan cukup berhasil. Dan pendekatannya lebih netral, bukan agama. Saya lihat yang bagus itu BMT. Di BMT tak ada bunga, yang ada bagi hasil. Orang miskin yang sudah kuat dianjurkan untuk infak dan shadaqah. Sedangkan mereka yang belum mampu membayar cicillannya dibantu mereka yang sudah sukses. Orang miskin yang pinjam ke BMT kan diberi informasi bahwa uang yang dipinjamnya itu merupakan uang umat yang harus dikembalikan untuk kepentingan umat yang lainnya.

 

Seberapa besar tantangan dan hambatan dalam menjalankan program pemberdayaan di masyarakat?

Saya melihat, yang paling nampak adalah internal dari orang miskinnya sendiri. Di beberapa daerah, mereka yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu bukannya berdaya malah jadi kebiasaan yang mudah dalam mendapatkan uang. Ini memang sengaja digagalkan kelihatannya. Orang miskin itu jadi tidak berdaya dan belum ada perubahan sikap. Sebutlah program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) dan pemberdayaan pesisir. Itu tak berhasil karena ada tradisi-tradisi atau sikap mental tertentu yang perlu dikikis dulu. Itu tantangannya. Hal lainnya adalah kurang pengontrolan dan evaluasi program. Artinya, dalam menjalankan program pemberdayaan sangat penting adanya pendampingan. Harus diingat, pemberdayaan itu tidak vacuum, tidak sekali jadi. Pemberdayaan itu butuh waktu dan proses keberlangsungan yang dinamis.

 

Adakah standar untuk mengukur keberhasilan program pemberdyaan?

Pada buku ”Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat”, saya menulis bahwa mengukur sukses dan berhasil tidaknya itu bisa diukur lembaga independen atau ia sendiri membuat ukurannya. Paling tidak, pemberdayaan itu menjadikan orang tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Seperti makan, minum, punya rumah, dan punya tempat usaha dan berpartisipasi di masyarakat. Namun, ukuran ini tergantung bidang atau elemen yang diberikan terhadap masyarakat yang diberdayakan. Kalau BMT, ya masyarakat bisa mengembalikan uang pinjaman. Kalau bidang microfinance syariah, ya bisa usaha dan lepas dari lintah darat, rentenir. Ini salah satu ukurannya.

 

Seberapa besar potensi dana untuk pemberdayaan di Indonesia, terutama umat Islam?

Ya, saya lihat banyak, terutama dari dana umat seperti zakat, infak, shadaqah itu belum tergali. Masalahnya karena, 1) belum ada penyadaran secara meluas di kalangan umat Islam Indonesia sendiri tentang pentingnya dana umat untuk membantu mustadhafin, 2) belum memiliki pengetahuan tentang zakat-infak-shadaqah yang memadai, dan 3) belum andal dalam mengumpulkan dana umat dan mendistribusikannya serta belum tampak manfaatnya dan profesionalismenya. Meski sudah ada beberapa lembaga yang sedang berupaya seperti itu, tapi saya masih ragu bisa mengarah ke hal tersebut. Maklum, lembaga seperti itu banyak kepentingannya.

 

Jadi, apa yang harus dilakukan lembaga yang punya komitmen untuk memberdayakan masyarakat?

Menurut saya, pertama, lembaga harus membuat program-program yang khas dan unik serta bukan duplikasi atau yang telah dilakukan pemerintah atau lembaga lain. Ya, supaya tidak overlap. Insya Allah, dengan bagusnya program akan mendatangkan pendonor atau mereka yang peduli dalam pemberdayaan.  Kedua, lembaga harus fokus dalam menjalankan program pemberdayaannya. Seperti kekuatan lokalitas.Yang makro kan sudah digarap pemerintah. Jadi fokus dengan komunitas tertentu, terbatas, dan terukur keberhasilannya dalam programnya itu. Kemudian ada keberlanjutan dan terus menerus dikontrol hingga benar-benar mandiri. Ketiga, jangan terjebak dalam ekonomi. Pemberdayaan itu bukannya hanya bidang ekonomi. Berupayalah untuk membantu dengan keikutsertaan dan terlibat langsung di masyarakat sehingga mengetahui hal-hal dan bidang apa yang menjadi bahan untuk program pemberdayaan. Karena itu, kita harus bekerjasama dengan masyarakat agar mereka bisa berdaya. Jadi, dikerjakan secara bersama dengan mereka. Working with people, to make them work the self. Bekerjalah bersama orang-orang, agar dengan bekerja itu mereka bisa bekerja sendiri dan mandiri.

 

Ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat?

Saya kira yang sudah baik selama ini tetap dipertahankan. Karena itu, kepercayaan atau kredilitas masyarakat terhadap lembaga harus dipertahankan dan jangan dikotori. Sebab, tanggungjawab lembaga amil zakat itu pada stakeholders, donatur, dan pada Allah SWT. Karena itu, pengelola lembaga ini kakinya di dua tempat, surga dan neraka. Kalau bagus dan berhasil ia akan masuk surga. Namun, bila gagal dan menyalahi aturan pasti neraka tempatnya. Selanjutnya, akuntabilitas harus diperhatikan. Jangan sampai laporannya itu tak akurat dan bohong. Bertanggungjawablah dengan semua hal yang dikerjakan secara profesional. Jangan mentang-mentang lembaga agama, terus kita hanya mengandalkan ikhlas dan husnudzon terus. Ini tak bisa. Harus terbukti. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Ia sosok pemberdaya yang multi dimensi. Ia bergerak bersama masyarakat, di masyarakat, dan bekerja secara bersama dengan masyarakat. Luar biasa, kita harusnya meneladani kiprahnya. Ia memberdayakan orang sesuai dengan kemampuan orang dan tidak memaksakan harus berwirausaha atau dagang. Tapi, ia paham betul dalam memberdayakan masyarakatnya sehingga Madinah menjadi salah satu kota ideal dalam peradaban dunia. Karena itu, jangan merumuskan konsep pemberdayaan itu di ruangan. Rumuskan konsep-konsepnya di lapangan bersama masyarakat. Rasakan denyut nadinya, rasakan perasaan dan dengar suara hati mereka. Ini yang paling penting untuk ditiru dari Rasulullah SAW.***

 

Mon, 19 Nov 2018 @13:00

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved