Rubrik
Terbaru
Media Kajian

Fanpage Facebook MISYKAT

YouTube Channel Misykat TV 

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed

Negara Adil dan Negara Penindas

image

Soal 1: Bagaimana kita dapat menetapkan negara yang adil berkaitan dengan batas-batas dan spesifikasinya? Dan apa perbedaan antara negara adil dan negara penindas? 

Jawab: Negara yang adil adalah negara yang pimpinannya sah menurut pemahaman dan karakteristik pimpinan yang sah, yang terkait dengan berbagai perundang-undangan dalam konteks ini. Negara yang adil adalah negara yang menerapkan hukum yang adil, yaitu negara yang sepadan dengan pemerintahan yang adil. Negara yang adil adalah negara yang peraturan dan keputusannya diimplementasikan secara benar dan adil; kata lain ketaatan rakyat mesti dilaksanakan melalui cara yang adil dan sah. Sedangkan negara yang opresif (penindas) adalah negara yang tidak memiliki kepemimpinan sah, tidak berhukum Islam, dan tidak mempraktekkan Islam.*** 

Soal 2: Secara umum, dapatkah kita menyatakan bahwa negara yang telah rakyat pilih secara demokratis dan telah dikenal sebagai negara sah atau tidak?

Jawab: Permasalahan ini bervariasi berdasarkan garis-garis hukum yang berbeda berkenaan dengan persoalan legitimasi. Sebenarnya apabila kita mengadopsi prinsip musyawarah sebagai sebuah cara dan modus pemerintahan yang mengandung legitimasi, maka pimpinan negara tersebut mesti dipilih melalui proses musyawarah. Dengan kata lain, pimpinan tersebut secara prinsip dan kokoh mesti berdasarkan musyawarah tersebut. Terkadang, hasil proses ini dapat memenuhi keinginan rakyat pada seseorang tertentu yang memenuhi spesifikasi legitimasi yang diperlukan. Permasalahan bukanlah berkenaan dengan orang-orang yang memilih siapa saja yang mereka pikir cocok. Pasalnya, mungkin saja sebenamya ia berubah menjadi orang kafir yang tidak mewujudkan persyaratan legitimasi yang mesti didapati pada penguasa tersebut. Karena itu, persetujuan rakyat bukan sumber legitimasi dan walaupun kita setuju pada musyawarah, kepemimpinan mesti memenuhi seluruh standar atau syarat yang diperlukan yang mesti ada pada penguasa tersebut.

Namun mengikuti prinsip pemerintahan fakih (wilayatul faqih—penerj.) mengandung arti bahwa seorang fakih mesti menjalani tes dari rakyat untuk menentukan bahwa ia (di antara para fukaha lainnya) layak diangkat menjadi pimpinan. Fakih tersebut memperoleh pengakuan dan suara bulat rakyat karena hal itu merupakan standar yang menyempurnakan pemerintahannya dengan keefektifan atau nilai, memberinya keautentikan sebagai seorang pemimpin dan menjadikannya seorang penguasa yang mesti ditaati karena sesuai dengan prinsip pemerintahan fakih.

Oleh karena itu, kita tidak meyakini bahwa pemerintahan-pemerintahan yang zalim seperti yang sedang kita saksikan dapat dinilai sebagai pemerintahan-pemerintahan yang adil karena pimpinan-pimpinan mereka tidak mendapatkan legitimasi (menurut spesifikasi hukum yang dikenal). Selain itu, hukum yang dipaksakan bukanlah hukum Islami untuk tidak menyebutkan bahwa cara pengimplementasian hukum tersebut tidak sesuai dengan konsep dan standar Islam. *** 

(Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, Soal Jawab Fikih Kontemporer. Cianjur: Titian Cahaya, 2005)

NOTE: 

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah adalah seorang ulama (marja’) di Lebanon yang memiliki banyak murid dan pengikut serta banyak menulis buku. Wafat pada 4 Juli 2010. Satu di antara karya tulisnya: “Tafsir Min Wahyu Al-Quran”. Sayangnya belum ada yang menerjemahkan kitab tersebut dalam bahasa Indonesia.

Wed, 20 Feb 2019 @08:50

Copyright © 2019 Misykat · All Rights Reserved