Rubrik
Terbaru
BERBAGI BUKU

TULIS nama, alamat & HP/WhatsApp pada KONTAK

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK Komunitas Misykat

YouTube Channel MISYKAT TV 

YouTube Ngobrol Persatuan Islam 

Twitter Kata Hikmah 

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed

Harta Kekayaan Negara non-Islam

image

Soal: Sebagian fukaha membolehkan mempermasalahkan harta kekayaan negara non-Islam dan memilihnya setelah tercapai otoritas penguasa yang sah karena harta milik tersebut milik orang yang tidak dikenal. Bagaimana pendapat Anda?

Jawab: Kami memiliki dua pendapat yang bertentangan berkaitan dengan masalah harta kekayaan negara tersebut. Pendapat yang pertama, membatasi harta kekayaan pada orang yang terpilih dan logis. Lebih jauh lagi menyatakan, perusahaan yang berbadan hukum atau orang-orang yang sah, misalnya negara, organisasi, partai atau masjid tidak ada yang memiliki. Jadi, harta kekayaan negara tersebut sebenarnya bukan milik negara tersebut karena negara tersebut mewakili suatu entitas moral dan konsekuensinya ia tidak memilikinya. Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut dianggap milik orang yang tidak dikenal. Dalam kasus seperti ini, keputusan tentang harta kekayaan ini diserahkan kepada penguasa yang sah.

Sebaliknya, pendapat yang kedua berketetapan bahwa suatu negara memiliki harta kekayaan. Namun, izin resmi penguasa yang sah mesti didapatkan untuk orang-orang yang menjalankan negara. Jika negara tersebut tidak diberi wewenang oleh penguasa resrni maka negara tersebut sebenarnya tidak sah dan konsekuensinya tidak memilikinya, maka kepemilikan tersebut dianggap tidak sah dan termasuk klasifikasi milik orang tak dikenal. Namun, apabila para fakih mendapati harta milik tersebut milik orang tidak dikenal berdasarkan kasus di atas, maka mereka tidak akan memberi wewenang kepada pengikutnya untuk merebutnya atau memanfaatkan harta kekayaan negara tersebut khususnya apabila dapat mengacaukan rakyat.
 
Pendapat ketiga meyakini bahwa tidak ada perbedaan antara negara dan orang berkaitan dengan kepemilikan harta kekayaan. Lebih jauh lagi, pendapat ketiga ini bersikukuh bahwa tidak ada perbedaan antara manusia materi yang menjalankan partai (yaitu manusia yang alami) dan manusia artifisial. Berdasarkan perspektif ini, pendapat ketiga tersebut mengatakan bahwa negara tersebut memiliki harta kekayaan karena negara tersebut mewakili harta kekayaan mewakili eksistensi artifisial atau eksistensi hukum yang dikenal yang dibuat secara baik di dalam benak dan kesadaran manusia. Oleh karena itu, kapan saja kita berbicara tentang fakta yang membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut dimiliki oleh seseorang atau sebuah partai yang mesti dihormati, maka harta milik negara tersebut secara otomatis juga akan ternasuk. *** 

 

Soal: Di antara pendapat-pendapat ini, mana pendapat Anda?
 

Jawab: Di satu sisi, saya percaya bahwa negara memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan milik suatu negara dianggap sebagai harta milik orang yang dikenal. Di sisi lainnya, saya kira harta milik negara tersebut menunjukkan perbedaan sekali pun kita mengatakan bahwa harta milik yang tidak diketahui pemiliknya tersebut diserahkan pada penguasa sah untuk diputuskan.

Kenyataannya kita dapat mengatakan bahwa harta negara adalah harta kekayaan bangsa dan berdasarkan hal ini kita mesti meminta bantuan pada penguasa yang sah dalam kapasitasnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas harta kekayaan bangsa, bukan kapasitasnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas harta kekayaan orang yang tidak dikenal. ***
 
(Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, Soal Jawab Fikih Kontemporer. Cianjur: Titian Cahaya, 2005)
 
NOTE:  Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah adalah seorang ulama (marja’) di Lebanon yang memiliki banyak murid dan pengikut serta banyak menulis buku. Wafat pada 4 Juli 2010. Satu di antara karya tulisnya: Tafsir Min Wahyu Al-Quran. Sayangnya belum ada yang menerjemahkan kitab tersebut dalam bahasa Indonesia.

Tue, 26 Feb 2019 @13:15

Copyright © 2019 Misykat · All Rights Reserved