Rubrik
Terbaru
Media Kajian

Fanpage Facebook MISYKAT

YouTube Channel Misykat TV 

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed

Fiqih Memang Kontroversi

image

 

Masalah fiqih memang kontroversi. Tidak hanya antar mazhab, bahkan dalam satu mazhab pun terjadi perbedaan pendapat. Meski demikian, tidak menjadi masalah besar karena perbedaan pendapat dalam Fiqih (dalam satu mazhab) bisa dimaknai sebagai khazanah. Sehingga wajar ada ulama yang mengatakan boleh dan ulama lainnya (yang satu mazhab) menyatakan tidak.
Dalam Fiqih Ahlussunnah, di antara empat mazhab besar: Maliki, Hanbali, Hanafi, dan Syafii terdapat perbedaan. Meski keempatnya merujuk pada sumber yang sama. Perbedaan di antara mereka lebih dominan pada metode dalam memaknai teks agama kemudian pemahaman kondisi sosio-historis serta penyimpulan.
 
Dalam hal ini setiap orang akan memiliki pendapat dan komentar tersendiri berkaitan dengan suatu masalah. Jika orang biasa dengan ilmu yang seadanya bisa berbeda pendapat, tentunya para ulama yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang tinggi pun pasti akan muncul perbedaan pendapat di antara mereka. Apalagi didukung dengan argumentasi dan metode sehingga akan sangat beragam pendapat yang muncul dari setiap para ulama dalam mengeluarkan fatwa atau pendapat.
 
Jika menelusuri ikhtilaf (perbedaan) tentu akan panjang. Sejak masa Rasulullah saw hingga masa sekarang pun banyak ikhtilaf. Tidak hanya dalam Ahlussunnah, juga dalam mazhab Syiah (khususnya Imamiyah atau Itsna Asyariyah).
 
Dalam mazhab Syiah Imamiyah (berdasarkan pendapat para ulama yang muktabarah) bahwa sumber utama dalam beragama Islam terdiri dari Al-Quran, hadis dan sunnah Rasulullah saw, hadis dan sunnah Aimmah (12 Imam).
 
Sekarang ini, dalam mazhab Syiah Imamiyah yang berhak memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan amal ibadah (Fiqih Islam) adalah Imam Mahdi as. Dikarenakan Imam Mahdi sedang gaib maka kaum Muslimin Syiah Imamiyah mengikuti ulama. Hal ini sesuai dengan hadis dari Imam Hasan Askari bahwa yang dijadikan referensi adalah ulama-ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan menguasai hadis-hadis dari para imam.
 
Para ulama tersebut menyampaikan khazanah agama Islam mazhab Syiah berdasarkan hadis dari para Imam Ahlulbait dan Rasulullah saw. Setelah gaib besar Imam Mahdi as dan setelah wafat empat wakil Imam, terdapat ulama-ulama yang menyebarkan hadis atau ajaran dari para Imam Syiah. Mereka ini tidak melakukan penalaran rasional karena Aimmah merupakan teladan utama sehingga tidak perlu ditafsirkan. Mereka hanya merasa cukup dengan hadis dan Sunnah Aimmah kemudian dipraktekkan dalam urusan beragama. Mereka inilah yang dikenal sebagai Akbariyah (yang merasa cukup dengan merujuk pada hadis-hadis). Mereka ini menolak ijtihad. Kaum Akbari ini muncul sejak (gaib kubra Imam Mahdi as) abad sembilan Masehi hingga awal abad delapan belas Masehi.
 
Muncul pula kelompok Ulama Syiah yang merasa tidak cukup dengan hadis dan sunnah Aimmah dalam praktik beragama. Mereka menyatakan bahwa dalam praktik beragama memerlukan penyesuaian dengan kondisi zaman dan pentingnya kedudukan akal dalam beragama. Mereka juga mengkritik pola ulama Akbariyah.
 
Ulama-ulama Syiah yang menolak pola Akbariyah ini mengkaji seluruh hadis dan ayat Al-Quran untuk diambil untuk menjadi keputusan atau fatwa. Mereka inilah yang disebut kaum Ushuliyah, yang memandang penting penalaran rasional dalam memahami sumber-sumber agama dan menyelesaikan persoalan kontemporer berdasarkan ijtihad.
 
Kaum Ushuliyyah menyatakan bahwa tidak semua umat Islam pengikut Syiah Imamiyah berhak melakukan ijtihad. Hanya ulama yang memiliki keilmuan yang tinggi dan menempuh jenjang pendidikan bertingkat dari muqadimah, suthuh, dan bahtsul kharij serta yang dapat ijazah dari ulama-ulama senior adalah yang berhak ijtihad. Sosoknya disebut Mujtahid. Ulama yang Mujtahid inilah yang layak diikuti pendapatnya oleh Muqallid.
 
Sosok ulama Mujtahid tersebut dikukuhkan dalam bentuk institusi Marjaiyyah yang pendidikannya ditempuh di hawzah. Selain dari hawzah maka tidak mendapatkan ruang untuk mengeluarkan fatwa dalam agama. Apalagi kalau ia bukan seorang ulama yang lama mengenyam pendidikan di hawzah.
 
Ulama yang lulus dari hawzah dengan tingkatan ilmu yang tinggi dan memahami sumber agama Islam dengan mendalam (faqih) serta direkomendasikan oleh ulama senior untuk menyampaikan pendapat maka kemudian ulama Mujtahid ini disebut Marja Taqlid. Dari para marja' taqlid ini lahir fatwa dan pendapat dalam Fiqih yang diamalkan oleh umat Islam Syiah (muqalid) yang mengikuti marja' taqlid.
 
Taqlid kepada Marja
Ada ketetapan bahwa orang Islam yang bermazhab Syiah Imamiyah sekarang ini harus mengikuti marja taqlid yang hidup. Jika seorang Marja wafat maka muqalid bisa tetap bertahan pada fatwa dari Marja yang wafat atau pindah kepada Marja yang hidup ketika menemukan masalah agama yang tidak ada pada Marja yang sudah wafat (yang diikutinya). Kemudian untuk orang yang baru (masuk mazhab Syiah Imamiyah) tidak diperkenankan mengikuti Marja yang sudah wafat. Pola ini yang banyak dianut di Iran dan Irak. Mungkin merujuk pada pernyataan Imam Jafar Shadiq as bahwa seorang Muslim Syiah yang jauh dari Imam harus mengikuti orang berilmu yang memahami kondisi zamannya. Imam Hasan Askari as pun menyebutkan orang harus mengikuti orang yang berilmu untuk diminta pendapatnya jika memiliki masalah. Bisa dipahami hal ini untuk memudahkan dalam akses umat sehingga cukup mengikuti yang terdekat atau yang sesuai dengan lokalitas.
 
Meski memang bisa saja lintas bangsa dan geografi. Sebab pada zaman sekarang bisa memungkinkan dilakukan mengikuti ulama di luar negeri karena ada situs atau teknologi informasi berupa WhatsApp, Telegram, dan e-mail, sehingga bisa melakukan tanya jawab dengan orang berilmu yang menyediakan ruang untuk diskusi.
 
Namun, terkait dengan kehidupan atau persoalan kontemporer di dalam negeri yang terkait dengan kehidupan sehar-hari, berupa sosial politik yang dihadapi seseorang, tentu yang diikuti adalah yang mengetahui kondisi zamannya (al-'arifu bil zamani). Apalagi terkait dengan urusan pribadi maka yang layak ditanya dan diminta fatwa adalah ulama yang kita kenal dan dekat serta paham dengan kondisi kita.
 
Larangan Taqlid kepada Ulama yang wafat

Taqlid kepada Marja hidup memang sesuai dengan kondisi zaman. Untuk persoalan sosial politik (siyasi) memang layak kepada Marja yang hidup sekaligus pakar dalam bidangnya. Namun, untuk yang terkait dengan ibadah tidak menutup kemungkinan bisa mengikuti Marja yang sudah wafat; yang secara keilmuan mumpuni dan terbukti karya ilmiahnya. 
 
Tampaknya menarik jika dikaji tentang larangan taqlid kepada ulama Syiah yang sudah wafat ini. Perlu dilacak apakah ini sudah menjadi ijma? Sejak kapan dan mengapa bisa dijadikan ketetapan?
 
Meski menjadi ketetapan umum di kalangan ulama Syiah, tetapi Ayatullah Ibrahim Jannati, Sayid Kamal Haidary, dan Ayatullah Mohammad Araki membolehkan orang Syiah pemula untuk taqlid kepada Mujtahid yang sudah wafat. Jika masih ada Marja yang membolehkan taqlid kepada Marja yang wafat, maka bisa dikatakan belum ijma di kalangan ulama Syiah. Ini layak dikaji kembali. 
 
Kalau direnungkan persoalan Fiqih sebetulnya dari masa lalu dan masa kini memiliki kesamaan atau tidak jauh berbeda dari sisi masalah dan substansi. Untuk yang terkait dengan Fiqih ibadah atau taklifi, kadang sama saja antara Marja satu dengan lainnya. Bedanya hanya sedikit dan tataran teknis atau penerapannya saja. Sehingga mengikuti Marja yang sudah wafat pun terkait dengan ibadah atau Fiqih taklifi bisa saja dan lebih mudah diakses karena terdapat buku-buku Fiqih (Islamic Ruling atau Risalah Amaliah) dan fatwa-fatwa yang sudah terbit dalam situs atau media lainnya. Kemudian tinggal dibaca saja. Mungkin untuk hal-hal baru, yang tidak ada dari Marja yang sudah wafat maka bisa merujuk kepada Marja yang hidup. 
 
Perlu diketahui banyak khazanah ilmu-ilmu Islam dan pendapat para ulama terdahulu yang masih relevan dengan kondisi sekarang. Jika dibiarkan atau sengaja tidak diambil atau tidak dipelajari kemudian tidak diamalkan, maka akan "musnah". Jangan sampai terjadi kemusnahan khazanah ilmu hanya karena tidak diperbolehkankan akses kepadanya.
 
Ikhtilaf

Yang menarik (dalam mazhab Syiah Imamiyah kelompok Ushuliyah) ini bahwa antara fatwa satu Marja dengan Marja lainnya terjadi perbedaan pendapat. Bahkan, di antara sesama muqalid yang satu Marja pun terjadi pemahaman yang berbeda (saat menerjemahkan atau memahami risalah amaliyah dari Marja Taqlid yang dirujuknya). Di sinilah ikhtilaf terjadi. Tidak hanya pada level ulama, tetapi juga pada level umat. Bukan hanya pada fatwa Mujtahid, tetapi juga terjadi pada pemahaman dan penerapan di antara sesama muqalid.
 
Bagi umat Islam yang berpikir jernih dan paham dengan aneka pemikiran Islam bahwa ikhtilaf bukan perkara yang bahaya. Ikhtilaf merupakan sarana memilih dan memilah dalam merujuk khazanah agama Islam. Yang terpenting bagi umat tidak mempersoalkan fatwa Marja Taqlid lain yang tidak diikuti. Tidak perlu mengurus persoalan atau fatwa dari ulama yang tidak diikuti, kecuali untuk riset ilmiah.
 
Karena itu, dalam urusan beragama, yang penting adalah sikap untuk mengedepankan akhlak dengan senantiasa menjalankan hormat atas keyakinan dan pilihan orang lain. Mazhab apa pun dan Marja Taqlid siapa pun yang diikuti, pasti ia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. *** [Ahsa Al-Banduni]

 

 

Tue, 25 Jun 2019 @09:34

Copyright © 2019 Misykat · All Rights Reserved